Sumsel dapat jatah program cetak ribuan Hektar sawah baru

PALEMBANG–-Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, M Hatta Rajasa menegaskan, tahun ini pemerintah pusat bakal mencetak 100 ribu hektare sawah baru dan untuk di Sumsel, dialokasikan sekitar 30 ribu.

Pencetakan sawah baru untuk di Sumsel itu, karena Sumsel adalah salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan. “Pencetakan sawah baru ini untuk mencapai target surplus 10 ribu hektare pada 2014,” jelas Hatta, saat  menghadiri wisuda sarjana dan pascasarjana Stisipol Candradimuka Palembang kemarin. 

Hatta yang telah dipastikan oleh banyak politisi baik lokal maupun nasional sebagai calon presiden RI 2014, meminta program pemerintah pusat ini harus didukung oleh setiap kepala daerah. karena Pusat telah menyediakan dana dari APBN 2012, sekitar Rp1,7 triliun.

Program ini rencananya berlangsung hingga 2014 mendatang. pusat mengharapkan pemerintah daerah bisa menyiapkan lahan seluas yang dibutuhkan untuk program ini. “Pendanaan dari pusat selain untuk pencetakan sawah baru, juga untuk berbagai fasilitas pendukung seperti pembangunan irigasi dan lainnya,” kata Hatta lagi. Pola pencetakan sawah baru, nantinya akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, bukan pusat.

Untuk program ini, dikembangkan pola kerja sama dengan BUMN (in corporate).  Diungkapkan Hatta, pemerintah pusat juga sedang melakukan penataan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Juga me-reforma agraria agar rakyat Indonesia punya akses terhadap tanah.

“Programnya sedang disusun, intinya tanah harus menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” cetusnya. Namun, ia belum mengatakan berapa lahan yang akan dibagikan kepada rakyat dari penataan pertanahan ini.

Dalam upaya memperlancar arus barang di dermaga/pelabuhan, pemerintah pusat menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun. Dana itu diperuntukkan bagi semua dermaga/pelabuhan di Indonesia, termasuk di Sumsel. “Dana itu untuk moderenisasi alat, perpanjangan dermaga, percepatan pembangunan dermaga baru dan membangun kapal perintis,”jelasnya.

Provinsi Sumsel tahun ini menargetkan produksi beras 3,8 juta ton. Tentu saja ada berbagai upaya yang akan dilakukan. Seperti menambah luas  areal persawahan di Sumsel. ”Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan, untuk memanfaatkan lahannya sebelum tanaman pokoknya menghasilkan. Misalnya melalui sistem tumpang sari,” kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Ir Hj Nelly Rasdiana MSi.

Saat ini, areal potensial yang belum ditanami padi sekitar 280 ribu hektare. Upaya lain, mengganti varietas padi ke jenis yang lebih unggul dan produksinya tinggi. Mengantisipasi hama penyakit, Sumsel punya Brigade Pengendalian Hama dan Penyakit yang siap membantu petani mengatasi persoalan di lapangan.

Tahun depan, anggaran yang disediakan untuk mewujudkan program pembangunan Sumsel Lumbung Pangan sekitar Rp23,2 miliar. Dalam bentuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu pangan.

Terkait dukungan pupuk, Wagub Sumsel yang juga Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Sumsel, H Eddy Yusuf SH MM memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Pihaknya juga memberikan kebebasan untuk pengadaan pupuk non subsidi. “Dengan kebersamaan dan pengawasan semua pihak, tidak ada lagi kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Sumsel,”imbuhnya.

Ia mengatakan, pemerintah dan masyarakat yang ada di kabupaten/kota harus mendukung program pemerintah pusat ini. Salah satunya dengan konsisten di bidang pertanian. “Jangan pusat cetak sawah baru, sawah lama malah jadi perkebunan,”ungkap Eddy

Bukan reforma Agraria

Pendapat berbeda diutarakan oleh Direktur Walhi Sumsel Anwar sadat menurutnya program pencetakan sawah baru secara masif atau industrilisasi tanaman pangan (Food Estate), tak jauh beda dengan Program pembangunan perkebunan kelapa sawit 1 juta Hektar yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Sumsel beberapa tahun yang lalu, " bedanya hanya soal komoditas saja, kalo dulu sawit kini tanaman pangan sedangkan pelaku dan pihak yang diuntungkan pun tetap sama yaitu Pemilik Modal atau perusahaan" Ungkap sadat yang diwawancarai di Kantornya.

Selain itu sadat juga mengkritik pernyataan Hatta rajasa yang mengatakan bahwa Program pencetakan sawah baru ini, adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan Reforma Agraria karena menurutnya Program ini hanya akan semakin meminggirkan hak rakyat atas tanah dan menciptakan kemiskinan baru dan pastinya ini bukanlah Reforma Agraria. " Program ini sangat jauh dari Reforma Agraria yang salah satu tujuannya adalah rakyat berdaulat atas tananhnya, kalo program cetak sawah baru ini sama halnya melepaskan rakyat dari mulut Buaya tapi masuk ke mulut singa" ungkap sadat.

Artikel Terkait: