PT SAML Diminta Stop Beroperasi

PALEMBANG –Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) Eddy Yusuf meminta PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) menghentikan sementara aktivitasnya di wilayah Desa Nusantara, Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI).

Sebab, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tengah mengusulkan rekomendasi inklaf ke pemerintah pusat atas lahan sawah seluas 1.200 hektar (ha), yang menjadi sengketa antara petani dan pihak perusahaan. ”Saya meminta perusahaan menyetop dulu aktivitasnya. Jangan sampai membuat resah hingga memancing keributan, apalagi pertumpahan darah,” kata Eddy Yusuf dalam sambutannya pada acara panen raya rakyat Desa Nusantara,Kecamatan Air Sugihan,OKI,kemarin. Eddy Yusuf juga berpesan kepada aparat keamanan, dalam hal ini Polsek Air Sugihan dan Danramil, untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Dengan begitu, permasalahan sengketa lahan antara petani dan pihak perusahaan, khususnya di Desa Nusantara, dapat terselesaikan secara damai. ”Cukuplah peristiwa di Desa Sodong, OKI, menjadi mimpi buruk yang harus kita simpan dalam-dalam.Saya berjanji, akan mengawal seluruh kasus sengketa lahan ini hingga selesai.

Areal persawahan seluas 1.200 hektare di Desa Nusantara ini harus tercatat sebagai salah satu aset pertanian Provinsi Sumsel,” tukas Eddy Yusuf. Eddy Yusuf pun menyatakan, melihat besarnya hasil produksi padi para petani di Desa Nusantara, tentunya potensi ini dapat diandalkan sebagai salah satu sentra penghasil beras di Sumsel, sehingga program Sumsel sebagai lumbung pangan nasional dapat tetap berjalan.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Nusantara Suwaji mengatakan, warga Desa Nusantara ini merupakan eks transmigran, yang telah menempati lahan di desa tersebut, atas arahan pemerintah sejak 1980.Adapun lahan persawahan seluas 1.200 ha yang menjadi sengketa tersebut,semula merupakan lahan tidur yang kerap dirasakan menjadi penyebab gagalnya usaha pertanian warga,karena dinilai sebagai sarang hama, baik hama babi maupun tikus. ”Lantas, sejak 1996, kami parapetaniwargaDesaNusantara secara swadaya mulai mencoba membuka lahan tidur itu,dan mengelolanya menjadi areal persawahan.

Meski sempat beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya membuahkan hasil berupa panen padi sejak tahun 2000,”beber Suwaji. Selanjutnya,sejak 2007,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI mulai menyosialisasikan program penanaman lahan sawit di daerah rawa di Desa Nusantara, yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran PT SAML. Entah mengapa,PT SAML lalu secara semenamena mengklaim memegang izin kepemilikan lahan itu, meski diketahui lahan seluas 1.200 ha tersebut merupakan milik Pemprov Sumsel, yang secara regulasi merupakan kawasan hijau bantaran sungai.

“Kami mohon pemerintah, untuk mendengarkan keluhan dan permohonan kami warga Desa Nusantara ini.Kehadiran Pemprov kali ini, kami harapkan menjadi dewa penyelamat bagi warga desa. Sebab, apa pun yang terjadi,kami akan tetap mempertahankan lahan ini demi untuk masa depan anak cucu kami,”tutur Suwaji. Dalam kesempatan yang sama,Direktur Eksekutif Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sumsel Anwar Sadat memberikan apresiasi mendalam, atas kehadiran Wagub Sumsel dalam acara panen raya,yang digelar petani Desa Nusantara ini.

”Kedaulatan atas tanah dan perluasan lahan pertanian adalah syarat utama dalam memakmurkan rakyat khususnya petani, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memperluas pangan rakyat,”kata Sadat.

Sumber : Seputar indonesia

Artikel Terkait:

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected