Pernyataan Sikap : Penundaan Pertemuan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumsel

Pemerintah tidak seriusan menyelesaikan kasus kasus Agraria

Perwakilan Masyarakat Tanyakan Komitmen Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria di Sumsel

Adalah hal yang tidak wajar dilakukan oleh Pemerintah dengan struktur perangkat dinas yang lengkap (professional) menunda agenda yang telah disepakati bersama dijauh hari sebelumnya, tanpa ada alasan yang jelas.

Hal tersebut terjadi saat ini, dimana secara sepihak pemerintah sumatera selatan memutuskan untuk menunda pertemuan (rapat) Penyelesaian Konflik agrarian yang ada di Sumsel . Dimana pertemuan ini telah disepakati bersama antara pemerintah sumsel dengan Perwakilan masyarakat beberapa waktu lalu, tepatnya 27 Desember 2011, adapun isi dari kesepakatan tersebut adalah Pemerintah sumsel akan memfasilitasi pertemuan penyelesaian Konflik agrarian yang sedang dihadapi Masyarakat pada 17 Januari 2012. Saat itu sedikitnya 2000 orang petani melakukan aksi massa di halaman Pemrov sumsel, untuk menuntut pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan Persoalan agrariaia yang dihadapi masyarakat, seperti perampasan tanah rakyat yang dilakukan Perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah. serta meminta Pemerintah untuk menarik Pasukan Polisi dan TNI dari wilayah Konflik agrarian.

Penundaan ini mengisyarakatkan bahwa pemerintah Sumsel saat ini tidak serius untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan. Terkhusus terhadap Konflik yang sedang di hadapi rakyat 17 desa, melibatkan sedikitnya 9 Perusahaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri, antara lain PT. Sumber Wangi Alam, PT. Selatan Agro Makmur Lestari dan PT. Bumi Sriwijaya Sentosa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta  PT. Berkat Sawit Sejati, PT. Hindoli, PT. Sentosa mulia Bahagia, PT. Pakerin, PT. Pakerin, PT. Bumi Persada Permai dan PT. Proteksindo Utama Mulia di Kabupaten Musi Banyuasin.

Atas Kondisi ini maka kami menuntut kepada Pemerintah Sumsel untuk :

1. Memastikan pertemuan yang diagendakan selanjutnya pada Hari Jum’at, Tanggal 20 Januari 2012 tidak lagi ditunda
2. Agar dalam pertemuan tersebut dapat membahas seluruh konflik yang diangkat dan secara konkret menuntaskannya, yakni dikembalikannya hak-hak rakyat.

Demikianlah hal ini disampaikan,

Palembang, 17 Januari 2012

 Dto

Hadi Jatmiko

WALHI Sumsel

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

Pernyataan Sikap

• Walhi Sumsel : Penurunan Emisi Tanpa Penegakan Hukum = Bohong!
• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Walhi : Indonesia Darurat Kejahatan Korporasi, Presiden Segeralah Bertindak!
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Walhi Sumsel : Addendum Andal PT. OKI Pulp and Paper Mills, Pemaksaan dan Penekanan terhadap sumber daya alam
• Pernyataan Sikap Bersama : Mengutuk Pengusuran pemukiman dan lahan Dusun cawang Gumilir yang di lakukan PT. MUsi Hutan Persada (Marubeni)
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Siaran Pers : Bencana Ekologis mengintai ; Ubah Persfektif, Perbaiki tata Kelola Hutan dan Lahan
• Siaran Pers : Keuntungan bagi negara Kaya, tidak ada jaminan perbaikan iklim dan keselamatan rakyat