Petani Sumsel : Pemerintah jangan Bohongi kami lagi

Sukirman (40) di salah satu kegiatan yang diadakan Walhi Sumsel

Palembang.(News). Di tundanya pertemuan penyelesaian konflik agrarian di sumatera selatan beberapa hari lalu (selasa 17/1), secara sepihak oleh Pemerintah sumsel, telah  menimbulkan rasa kecewa terhadap petani dari 17 desa yang berasal dari MUBA dan OKI.

Hal ini diungkapkan oleh Sukirman salah satu perwakilan warga desa Nusantara OKI di Sekretariat Walhi Sumsel “ Penundaan kemarin memberikan Isyarat kepada kami, bahwa Pemerintah sumsel tidak serius untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi rakyatnya”. Kata kirman yang di iyakan oleh warga lainnya.

Menurut kirman “Harusnya pemerintah berpikir juga dengan jarak desa kami dengan palembang yang jauh, dan otomatis memakan biaya besar, karena pembatalan ini warga harus menyisihkan uangnya kembali untuk membiayai 10 orang dari kami yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam pertemuan”

Dijelaskan Kirman, untuk menuju desa nusantara tempat tinggal mereka, jalan satu satunya harus menggunakan transportasi sungai dengan jarak tempuh mencapai 9 jam dengan biaya tranportasi p/p sebesar 150 ribu rupiah, maka kalo ditotalkan untuk biaya berangkat 10 orang sebesar 1.5 Juta.

“ Jalan darat hancur mas, tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun, kami seperti hidup di negara yang belum merdeka” kata syaiful ketua Forum Komunikasi Petani desa Nusantara Bersatu (FKPNB) coba melengkapi pernyataan kirman.

Sekedar meninformasikan Desa Nusantara merupakan salah satu desa yang sedang berkonflik dengan PT. SAML yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Konflik ini dimulai sejak tahun 2008, saat masyarakat tahu bahwa 1.200 hektar lahan persawahan yang telah bertahun tahun di kelolah oleh masyarakat, diklaim oleh perusahaan masuk sebagai lahan HGU perusahaan.

Kini petani desa nusantara telah berada di Sekretariat Walhi Sumsel, mereka datang untuk memenuhi kembali undangan pertemuan penyelesaian konflik Agraria, yang kemarin telah di jadwalkan ulang oleh Pemerintah Propinsi Sumsel melalui Wakil gubenur Eddy yusuf pada Jumat Besok (20/1). Mereka berharap dalam pertemuan besok pemerintah tidak lagi membohongi mereka.

Artikel Terkait: