Jalur Minyak Rawas Ilir Ditutup

MUARABELITI – Bupati Musi Rawas (Mura) H Ridwan Mukti membekukan (menutup) jalur angkutan minyak mentah di Kecamatan Rawas Ilir. Hal ini dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di kawasan itu.


“Pembekuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak terjadi konflik antara masyarakat,kepolisian, dan perusahaan,” ujar Ridwan saat menggelar rapat darurat di pendopoan rumah dinasnya kemarin. Dia meminta pihak perusahaan segera melakukan pembuatan pipanisasi pengangkutan minyak mentah,agar jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat.Sebab,pengangkutan minyak menggunakan angkutan darat memang tidak dibenarkan, meskipun tidak ada undang-undang yang melarangnya.

Tindakan penutupan ini selaras dengan hasil rapat yang dilakukan Presiden bersama para gubernur, wali kota/ bupati, Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.Dalam kesempatan itu, presiden meminta setiap kepala daerah menjaga stabilitas politik dan ketahanan pangan di daerah. Artinya, setiap ada masalah yang berpotensi konflik HAM di masyarakat segera kepala daerah mengambil tindakan terkait.

“Pembekuan ini sematamata untuk menghindari konflik. Sebab, jika berlarut-larut akan meluas ke daerah lainnya dan akan menimbulkan konflik HAM di masyarakat.Apalagi, konflik antara masyarakat dan aparat kepolisian pasti bersumber dengan pihak perusahaan,” katanya. Dia meminta para pengusaha tidak khawatir dengan keputusan ini. Sebab, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar. “Pembekuan ini untuk pengangkutan minyak mentah dan tidak merugikan perusahaan apakah sumur minyaknya akan berkurang jika dibekukan pengangkutannya,” ungkap Ridwan.

Selain itu, Pemkab Mura mengharapkan peran serta aktif masyarakat menjaga situasi yang ada.Sebab,Pemkab Mura senantiasa melakukan pembangunan dan membuka akses di Kecamatan Rawas Ilir. Secepatnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melakukan tender perbaikan kawasan jalan di Rawas Ilir. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan turun ke Rawas Ilir dan berdialog dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Meskipun saat kejadian pemblokadean jalan,wakil bupati, sekretaris daerah (sekda), dan asisten sudah turun ke lapangan menyelesaikan masalah yang ada.

“Silakan masyarakat berdialog dengan saya di pendopoan rumah dinas. Saya sambut demi kepentingan masyarakat,” tuturnya. Sementara itu,Kepala Bagian (Kabag) Humas Effendi Fery mengatakan, pembekuan kawasan minyak di Rawas Ilir untuk mencegah konflik di masyarakat dan tindakan pembekuan tidak mempengaruhi iklim investasi di masyarakat. “Pembekuan mulai efektif dilakukan seusai rapat ini dan dibuat surat tembusan ke aparat kepolisian dan TNI sehingga diketahui secara umum,”tuturnya.

Sebelumnya sejumlah warga melakukan pemblokadean jalan dari jalan Rawas Ilir hingga Muara Rupit. Pemblokadean jalan dilakukan karena warga marah akibat jalan yang ada rusak akibat aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan.

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected