Potensi Konflik Harus Diredam

SEKAYU– Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Marsekal Pertama TNI Edy Sunarwondo mengingatkan persoalan sengketa lahan yang rawan konflik fisik harus segera dicarikan solusi.

“Kita juga ingin tahu secara detail perkembangan Kabupaten Muba,seperti situasi politik, perbatasan wilayah, konflik lahan, dan bagaimana mewujudkan good governmentdan clean governance,” ungkap Edy di sela-sela pertemuan dengan Bupati Muba Pahri Azhari di ruang rapat Serasan Sekate kemarin.

Edy mengungkapkan,informasi soal sengketa lahan simpang siur karena ada yang diakui sudah dibebaskan perusahaan, tapi masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut. “Kesimpangsiuran itu akhirnya membuat rawan terjadinya benturan fisik antara warga dan perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui data pasti adanya permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahaan,” tandasnya.

Menurutnya, data perusahaan dan pemerintah yang tumpah tindih juga membuat konflik lahan di Kabupaten Muba rentan terjadi. Karena itu, dia berharap kedatangannya dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat dan dicarikan solusi yang terbaik.Ke depan, Edy mengharapkan ada musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.

“Masalah konflik lahan harus segera dituntaskan baik dari pihak perusahaan,warga dan pemda setempat. Kami tidak ingin konflik seperti di Sodong dan Mesuji terjadi kembali,”katanya. Sementara itu,Bupati Muba Pahri Azhari mengatakan terus mengawasi dan memberikan perhatian terkait konflik lahan di Kabupaten Muba supaya tidak terulang dan meluas.

“Sejauh ini alhamdulillah di Muba kondisinya kondusif berkat kerja sama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Meskipun, soal migas maupun sengketa lahan kadang masih terjadi di kabupaten ini.

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T