PALEMBANG: Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan mengingatkan
pemerintah dan instansi berwenang segera mencari solusi sengketa lahan
masyarakat dan perusahaan di daerahnya, dengan secepat mungkin menangani
akar masalahnya.
"Setiap konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan
perusahaan hendaknya dicari akar masalahnya untuk ditangani, sehingga
dapat segera dicari solusinya," kata Kepala Divisi Pengembangan
Organisasi dan Pengorganisasian (PPER) Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko,
mendampingi Direktur Eksekutif forum NGO itu, Anwar Sadat, di Palembang,
Rabu (11/1).
Dia menegaskan solusi penyelesaian konflik lahan itu memerlukan
keberanian semua pihak untuk mencari terobosan alternatif
penyelesaiannya, termasuk mengevaluasi dan membenahi kebijakan perizinan
serta pengelolaan lahan yang berimbas pada sengketa sumber daya alam
itu.
Persoalannya, ujar dia lagi, beranikah pemerintah dan instansi
berwenang mengoreksi perizinan dan kebijakan pengelolaan lahan itu,
karena berhubungan dengan investasi para pemodal yang memiliki posisi
tawar (bargaining position) kuat.
"Kita melihat, biasanya kalau berurusan dengan investasi, pemodal
dan pengusaha, pemerintah dan instansi berwenang akan sulit mengambil
keputusan secara tegas, masyarakat yang selalu dikalahkan dan
diabaikan," kata Hadi.
Hadi mengungkapkan lahan produktif di Sumsel, sebagian besar di
antaranya diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan, sehingga petani
dan masyarakat daerahnya tidak lagi memiliki akses secara memadai pada
sumberdaya alam tersebut.
"Seharusnya kesempatan serupa diberikan kepada para petani, pekebun, dan masyarakat di sini," kata dia lagi.
Sumber : Media Indonesia
Artikel Terkait:
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar