SEKAYU– Ribuan petani dari empat kecamatan yang tergabung dalam Dewan
Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) berunjuk rasa kemarin.
Massa yang didampingi Walhi Sumsel itu berasal dari Kecamatan Keluang,Batang Hari Leko, Tungkal Jaya, dan Bayung Lencir. Mereka mendatangi Polres dan DPRD Muba menggunakan belasan truk sambil membawa spanduk yang menyuarakan keadilan lahan yang berpihak kepada rakyat, bukan perusahaan. Aparat penegak hukum diminta tidak lagi menangkapi warga yang berkebun karena ingin menyambung hidup.
Di sisi lain, para cukong pembalakan liar justru dibiarkan, termasuk dugaan pelanggaran hukum pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan dan illegal logging. Aksi massa membuat Jalan Kol Wahid Udin ditutup dan diarahkan ke tempat lain. Massa meneriakkan “land reform”sebagai bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di bidang pertanahan. Aksi berjalan tertib dan diterima Bag Ops Polres Muba AKP Rahmat Sihotang. Setelah itu, massa melakukan long march ke Gedung DPRD Muba.
Dalam pertemuan dengan anggota Dewan,Ketua AMAN M Nur Jakfar dari Desa Dawas menuturkan, kondisi petani kian terhimpit. Pasalnya, banyak lahan sudah dikaveling perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, sehingga terjadi tumpang tindih, tidak ada lagi untuk masyarakat. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Muba Robinson, selaku pimpinan rapat, siap menampung semua aspirasi warga untuk disampaikan kepada Komisi II yang membidangi masalah tersebut.
Massa yang didampingi Walhi Sumsel itu berasal dari Kecamatan Keluang,Batang Hari Leko, Tungkal Jaya, dan Bayung Lencir. Mereka mendatangi Polres dan DPRD Muba menggunakan belasan truk sambil membawa spanduk yang menyuarakan keadilan lahan yang berpihak kepada rakyat, bukan perusahaan. Aparat penegak hukum diminta tidak lagi menangkapi warga yang berkebun karena ingin menyambung hidup.
Di sisi lain, para cukong pembalakan liar justru dibiarkan, termasuk dugaan pelanggaran hukum pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan dan illegal logging. Aksi massa membuat Jalan Kol Wahid Udin ditutup dan diarahkan ke tempat lain. Massa meneriakkan “land reform”sebagai bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di bidang pertanahan. Aksi berjalan tertib dan diterima Bag Ops Polres Muba AKP Rahmat Sihotang. Setelah itu, massa melakukan long march ke Gedung DPRD Muba.
Dalam pertemuan dengan anggota Dewan,Ketua AMAN M Nur Jakfar dari Desa Dawas menuturkan, kondisi petani kian terhimpit. Pasalnya, banyak lahan sudah dikaveling perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, sehingga terjadi tumpang tindih, tidak ada lagi untuk masyarakat. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Muba Robinson, selaku pimpinan rapat, siap menampung semua aspirasi warga untuk disampaikan kepada Komisi II yang membidangi masalah tersebut.
sumber : http://www.seputar-indonesia.com/news/stop-penangkapan-petani
Artikel Terkait:
agraria 2012
- Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
- 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
- Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
- WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
- Petani Desak Cabut HGU Sawit
- Tuntut Kesetaraan Hukum
- Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
- Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
- HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar