 |
| Tambang Batubara di LAHAT |
JAKARTA -
Meski Indonesia menyimpan hasil tambang yang melimpah, tapi sayangnya
penerimaan negara dari sektor tersebut masih sangat kecil yakni hanya 1
persen dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Fakta ini
disebabkan masih lemahnya kebijakan politik ekonomi yang digariskan
pemerintah.
"Penerimaan dari eksploitasi tambang di seluruh Indonesia ini cuma 1 persen dari total penerimaan negara," kata Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini di Jakarta, Senin (19/9).
Didik menjelaskan, minimnya penerimaan negara itu lantaran selama kurang lebih dari 4-5 tahun dekade terakhir ini kebijakan sektor pertambangan ditelantarkan dan mayoritas didominasi asing. "Ada masalah politik ekonomi, kebijakan dan peranan asing yang begitu dominan. Akibatnya penerimaan negara dalam bidang ini sangat kecil dan tidak signifikan. Atau hanya sepersepuluh dari pertambangan total," paparnya.
Ia menyebutkan penerimaan negara tahun ini dari pertambangan umum hanya Rp 15,4 triliun. Tahun 2012, RAPBN diperkirakan hanya Rp 13,6 triliun. Ini berarti hanya berkontribusi 1,6 persen terhadap APBN. "Negara hanya menerima Rp 13 triliun dari seluruh tambang tersebut, padahal total penerimaan negara lebih dari Rp 1.000 triliun," jelasnya.
Ia mengatakan, sumber daya alam dieksploitasi tetapi negara hanya menerima sedikit dan manfaatnya bagi masyarakat sangat rendah. Didik merinci, Indonesia memiliki cadangan bijih tembaga sebesar 5 miliar ton, nikel 2,5 miliar ton, emas primer 5,4 miliar ton, dan perak 3,5 miliar ton. Menurutnya, politik divestasi perusahaan SDA dari asing ke dalam negeri sudah bagus, hanya saja masih salah kaprah, misalnya pada kasus Newmont.
"Penerimaan dari eksploitasi tambang di seluruh Indonesia ini cuma 1 persen dari total penerimaan negara," kata Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini di Jakarta, Senin (19/9).
Didik menjelaskan, minimnya penerimaan negara itu lantaran selama kurang lebih dari 4-5 tahun dekade terakhir ini kebijakan sektor pertambangan ditelantarkan dan mayoritas didominasi asing. "Ada masalah politik ekonomi, kebijakan dan peranan asing yang begitu dominan. Akibatnya penerimaan negara dalam bidang ini sangat kecil dan tidak signifikan. Atau hanya sepersepuluh dari pertambangan total," paparnya.
Ia menyebutkan penerimaan negara tahun ini dari pertambangan umum hanya Rp 15,4 triliun. Tahun 2012, RAPBN diperkirakan hanya Rp 13,6 triliun. Ini berarti hanya berkontribusi 1,6 persen terhadap APBN. "Negara hanya menerima Rp 13 triliun dari seluruh tambang tersebut, padahal total penerimaan negara lebih dari Rp 1.000 triliun," jelasnya.
Ia mengatakan, sumber daya alam dieksploitasi tetapi negara hanya menerima sedikit dan manfaatnya bagi masyarakat sangat rendah. Didik merinci, Indonesia memiliki cadangan bijih tembaga sebesar 5 miliar ton, nikel 2,5 miliar ton, emas primer 5,4 miliar ton, dan perak 3,5 miliar ton. Menurutnya, politik divestasi perusahaan SDA dari asing ke dalam negeri sudah bagus, hanya saja masih salah kaprah, misalnya pada kasus Newmont.
Sumber : JPNN.COM
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar