Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPPT Senin
12 September 2011 akan menerbangkan pesawat khusus pemicu hujan di
sejumlah titik di Sumatera Selatan.
Langkah itu diharapkan dapat memadamkan api yang telah menghanguskan ratusan hektare lahan dan hutan di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan.
Usaha dari pemerintah pusat tersebut dinilai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan sebagai tindakan yang sia-sia. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat mengatakan tindakan dari pemerintah itu hanya berguna untuk beberapa waktu saja dan selanjutnya api kembali menjalar ke banyak hutan dan lahan yang lainnya.
Langkah yang dinilai konkret dan minim biaya adalah dengan menghentikan pemberian izin terhadap perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di kawasan hutan dan gambut. Pasalnya industri besar inilah yang kerap terbukti membakar lahan secara masif.
Walhi menilai saat ini pemerintah tengah mengkambinghitamkan masyarakat kecil dengan menyebutnya kerap membakar lahan untuk usaha ladang mereka. "Fakta sesungguhnya masyarakat (petani) merupakan korban kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah, yang terhitung sejak 1997 mengeluarkan izin secara besar-besaran terhadap perusahaan perkebunan sawit dan HTI terkhusus di kawasan hutan dan lahan gambut," kata Sadat, Minggu, 11 September 2011.
Hadi Jatmiko, pegiat lingkungan Walhi Sumatera Selatan, menilai langkah pemerintah daerah dalam menekan jumlah titik api belum terlihat nyata. Hal itu terbukti dengan sebaran titik api yang kian meluas hingga asapnya mulai masuk ke negeri tetangga Malaysia dan Singapura.
Hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua selama Juli hingga September 2011 sedikitnya terdapat 970 titik api dengan tingkat keyakinan 70-100 persen. Sedangkan untuk tingkat keyakinan 100 persen dari 970 titik api tersebut terdapat 170 titik api yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, OKU, OKUS,Ogan Ilir, Lahat, OKUT, dan MURA.
Dari 170 titik api dengan tingkat keyakinan 100 persen tersebut lokasinya berada di lahan gambut yang masuk dalam lahan lahan konsesi perusahaan, baik itu Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit, baik yang telah aktif maupun nonaktif.
Asisten III Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Aidit Aziz, memastikan hujan buatan yang akan dimulai besok dapat memadamkan sebagian besar api karena hujan buatan akan menciptakan hujan yang menyebar merata di seluruh Sumatera Selatan. Untuk area yang terbakar bisa dijangkau petugas pemadaman, antisipasi pemadaman melalui jalur darat tetap dilakukan.
Langkah itu diharapkan dapat memadamkan api yang telah menghanguskan ratusan hektare lahan dan hutan di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan.
Usaha dari pemerintah pusat tersebut dinilai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan sebagai tindakan yang sia-sia. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat mengatakan tindakan dari pemerintah itu hanya berguna untuk beberapa waktu saja dan selanjutnya api kembali menjalar ke banyak hutan dan lahan yang lainnya.
Langkah yang dinilai konkret dan minim biaya adalah dengan menghentikan pemberian izin terhadap perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di kawasan hutan dan gambut. Pasalnya industri besar inilah yang kerap terbukti membakar lahan secara masif.
Walhi menilai saat ini pemerintah tengah mengkambinghitamkan masyarakat kecil dengan menyebutnya kerap membakar lahan untuk usaha ladang mereka. "Fakta sesungguhnya masyarakat (petani) merupakan korban kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah, yang terhitung sejak 1997 mengeluarkan izin secara besar-besaran terhadap perusahaan perkebunan sawit dan HTI terkhusus di kawasan hutan dan lahan gambut," kata Sadat, Minggu, 11 September 2011.
Hadi Jatmiko, pegiat lingkungan Walhi Sumatera Selatan, menilai langkah pemerintah daerah dalam menekan jumlah titik api belum terlihat nyata. Hal itu terbukti dengan sebaran titik api yang kian meluas hingga asapnya mulai masuk ke negeri tetangga Malaysia dan Singapura.
Hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua selama Juli hingga September 2011 sedikitnya terdapat 970 titik api dengan tingkat keyakinan 70-100 persen. Sedangkan untuk tingkat keyakinan 100 persen dari 970 titik api tersebut terdapat 170 titik api yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, OKU, OKUS,Ogan Ilir, Lahat, OKUT, dan MURA.
Dari 170 titik api dengan tingkat keyakinan 100 persen tersebut lokasinya berada di lahan gambut yang masuk dalam lahan lahan konsesi perusahaan, baik itu Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit, baik yang telah aktif maupun nonaktif.
Asisten III Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Aidit Aziz, memastikan hujan buatan yang akan dimulai besok dapat memadamkan sebagian besar api karena hujan buatan akan menciptakan hujan yang menyebar merata di seluruh Sumatera Selatan. Untuk area yang terbakar bisa dijangkau petugas pemadaman, antisipasi pemadaman melalui jalur darat tetap dilakukan.
Sumber : Tempoinetraktif.com
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
Kebakaran Hutan
- Largest NGO says APP peat fires deliberately set for replanting purposes
- Modus Klaim Asuransi di Balik Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan
- Memantau Hutan dengan Wahana Tanpa Awak
- Walhi Curigai Anggaran Penanggulangan Kabut Asap di Sumsel
- Walhi Minta Presiden Jokowi “Blusukan” Ke Palembang
- KEBAKARAN HUTAN: Pemerintah Diminta Ambil Alih Penegakan Hukum
- JOKOWI - KPK Harus Segera Blusukan dan Ambil Alih Penegakan Hukum atas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Sumsel
- Petisi Gubernur @alexnoerdin Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan
- Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Asap serta Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumatera selatan
- Siaran Pers : Perusahaan Pembakar lahan di Sumsel harus segera di Pidanakan
0 komentar:
Posting Komentar