More than 10,000 people have signed an online petition demanding the
National Police Chief and South Sumatra Police release an activist
arrested during a protest rally held by farmers and environmentalists on
Tuesday.
Arief Aziz, the communication director for the online
petition website change.org, said in a statement on Friday that more
than 7,000 people had demanded the release of Anwar Sadat, the director
of the South Sumatra chapter of the Indonesian Forum for the
Environment, which is also known as Walhi.
The arrest came after
Anwar, along with several farmers from the village of Betung in the
Ogan Ilir district, were rallying in front of the police headquarters.
The protesters were demonstrating against the state-owned plantation
firm PTPN VII Cinta Manis over a land dispute.
Anwar and 24
other people were initially arrested before 22 of the protestors were
released. Three people, including Anwar, were declared suspects.
Walhi
has claimed that the police have used torture and excessive force in
handling the protestors. A picture of Anwar with his head bleeding
spread quickly over social media, prompting Walhi to start the petition
at www.change.org/FreeAnwar.
Walhi added that Anwar was currently being treated for his injuries at the Bhayangkara Hospital in South Sumatra.
One
person who signed the petition, Nidya Pramiella Gayatri, expressed her
frustration over the excessive use of force by police.
"It is
their [police] job to protect and serve the people, and for them to
commit such an act of violence is unjustifiable," she said.
Usman
Hamid, a human rights activist from the Public Virtue Institute,
welcomed the move by the South Sumatra Police to release most of the
arrested protestors.
The activist said he had received a
positive response from the South Sumatra Police chief after discussing
the possibility of delaying the detention of Anwar and the other
suspects.
http://www.thejakartaglobe.com/news/thousands-sign-online-petition-to-free-walhi-activist/569043
Artikel Terkait:
- Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
- "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
- SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
- Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
- Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
- KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
- Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
- Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
- Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
- Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
- Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
- SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
- Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
- Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T
0 komentar:
Posting Komentar