Penanganan Konflik Agraria: Wakapolri Janji Copot Kapolda Atau Kapolres yang "Nakal"

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Kedatangan aktivis LSM, Ormas dan perwakilan akademisi ke Mabes Polri ditemui langsung Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jakarta (11/02 2013). Dalam pertemuan itu Wakapolri berjanji akan bersikap tegas terhadap Kapolda atau Kapolres yang “nakal”.

“Mengenai Kapolda atau Kapolres yang “nakal” di daerah-daerah, akan kami berikan teguran, dan jika sudah sangat parah akan kami copot,” tegasnya dalam pertemuan tersebut seperti dilansir www.spi.or.id.

Pembicaraan dalam pertemuan yang dihadiri Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institute for Global Justice (IGJ), akademisi, dan LSM lainnya itu dilakukan secara blak-blakan.

Pertemuan ini sendiri dilaksanakan untuk membahas penanganan penyelesaian konflik-konflik agraria beserta sumber daya alam (SDA) yang marak terjadi di negeri ini. Yang sedang menjadi sorotan adalah kriminalisasi petani di Desa Betung, Kabupaten Ogan ilir, Sumatera Selatan pada saat pelaksanaan Maulid beberapa waktu lalu.

Secara bergantian para aktivis menyampaikan harapan, kritik dan masukan kepada Nanan. SPI melalui ketuanya, Henry Saragih, mengungkapkan keprihatinannya atas penanganan konflik agraria yang tidak adil dan cenderung represif kepada petani dan masyarakat kecil. Padahal secara budaya petani kecil sangat dekat dengan polisi.

Senada dengan Henry, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abet Nego Tarigan mengungkapkan kritik atas ketidakpahaman Polri dalam persoalan konflik agraria. Akibatnya  masalah struktural agraria yang menjadi pokok persoalan tidak terungkap.

Kontras, yang diwakili Harris Azhar, memberi masukan agar Polri menyadari bahwa ada kecenderungan munculnya konflik justru terkait aktivitas politik di daerah. Ia mencontohkan jika mendekati Pemilu, perusahaan-perusahaan besar biasanya semakin “giat” mengeruk SDA demi dana yang “dimintai” oleh para bakal calon pemimpin di daerah.

Sementara itu dari perwakilan akademisi, DR. Soeryo Adiwibowo, mengungkapkan faktor penyebab konflik agraria karena reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif belum dilaksanakan dengan konsisten (Baca: Hasil Pertemuan Pakar Agraria: Konflik Agraria Faktornya Reformasi Hukum yang Stagnan!).

Atas masukan-masukan tersebut Nanan Soekarna mengapresiasinya. Ia berjanji pihaknya akan segera menginventarisir setiap konflik di lapangan, baik itu konflik tentang sumber daya alam dan agraria, ataupun konflik-konflik lainnya, sebagai bahan dan acuan untuk melakukan penyelesaian.

Menurut Nanan, Polri senantiasa berkomitmen untuk sejajar kedudukannya dengan masyarakat. Karena Polri merupakan lembaga pelayan masyarakat. Polri juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada komandan.

Untuk itu ia berjanji akan bersikap tegas kepada Kapolda atau Kapolres yang ditengarai “nakal”. Caranya, dengan memberikan teguran. Jika sudah sangat parah akan pihaknya berjanji akan segera mencopot yang bersangkutan.

Sumber : http://www.suaraagraria.com/detail-554-penanganan-konflik-agraria-wakapolri-janji-copot-kapolda-atau-kapolres-yang-nakal.html 

Artikel Terkait: