Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai
penempatan satu polisi di satu desa tidak akan mampu meredam konflik
sosial di daerah. Sebab menurut juru kampanye hutan dan perkebunan besar
WALHI, Zenzi Suhadi, keberadaan polisi kerap memperkeruh masalah
lantaran sikap mereka yang berpihak pada perusahaan atau pengusaha.
Selain itu, polisi sering mengkriminalisasi para tokoh masyarakat atau
petani yang membela kepentingan mereka.
“Dan kita tidak
berkeyakinan dengan ditambahnya polisi satu orang satu desa konflik ini
akan selesai ke akarnya, yang akan terjadi adalah ada proses penekanan
terhadap masyarakat itu untuk lagi tidak berlawan tidak lagi
mempersoalkan hak-hak dia yang diambil perusahaan.”ujar Zenzi kepada
KBR68H melalui sambungan telepon.
Tahun ini Kepolisian Indonesia
menargetkan zero conflict atau tidak ada konflik. Caranya dengan
menempatkan satu polisi di setiap desa. Nantinya sekitar 76 ribu desa di
seluruh Indonesia akan dijaga polisi. Sementara pemantauannya akan
berjalan 24 jam. Namun pada awal tahun, terjadi konflik sosial di
sejumlah daerah. Misalnya bentrok antar-kelompok di Desa Hualoy, Maluku
yang melibatkan Desa Kamariang, dan Sepa. Bentrok dipicu pemukulan
seorang warga Hualoy oleh warga Desa Sepa. Dalam insiden ini 10 warga
tewas.
Sumber : http://www.portalkbr.com/nusantara/acehdansumatera/2450463_4264.html
WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.
Kunjungi Alamat Baru Kami
Sabtu, Februari 09, 2013
Walhi Sumsel: Penempatan Polisi di Setiap Desa Bukan Solusi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar