Yakin Atasi Banjir, Tapi Palembang Terendam Air

INILAH.COM, Jakarta - Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan dan calon gubernur DKI Jakarta, berjanji mengatasi banjir di ibu kota dalam tiga tahun. Padahal, sejak 2008 hingga kini, Palembang selalu direndam banjir.

"Easy said than done." Pepatah bule itu benar adanya. Memang lebih mudah berbicara daripada melakukan, apalagi merealisasikan. Kalimat itu, agaknya, pas disematkan buat Alex Noerdin, calon Gubernur DKI Jakarta yang kini masih menjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Bagaimana tidak? Dalam berbagai aksi sosialisasi pencalonannya, Alex berulang kali berbicara soal penanggulangan banjir di Jakarta. Ia bahkan berjanji bakal membebaskan masyarakat Jakarta dari banjir, dalam waktu tiga tahun sejak dirinya terpilih. Artinya, jika dia memenangkan Pilkada dan menjadi gubernur pada 2012 ini, Jakarta bakal tak kebanjiran lagi di tahun 2015.

Begitu pun dalam hal mengatasi kemacetan, Alex sangat optimistis. “Komitmen saya, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan dalam waktu tiga tahun, saya akan mundur,” kata Alex saat mengumumkan bahwa dirinya berpasangan dengan Nono Sampurno untuk maju sebagai kandidat, pada Maret lalu.

Mampukah janji-janji itu dipenuhi? Kita lihat saja nanti. Sebab, mengatasi banjir Jakarta juga kemacetannya bukanlah perkara gampang. Dan reputasi Alex dalam hal ini, maaf, belum teruji. Lihat saja yang terjadi pada pertengahan April lalu, saat hujan deras mengguyur Palembang. Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tempat Alex berkantor, ternyata ikut-ikutan terendam air.

Padahal, banjir di Kota Palembang juga bukan masalah baru. Pada November 2008, saat Alex baru saja menjabat gubernur, Palembang juga dihajar banjir besar. Saat itu, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Selatan bahkan menyebut angka kerugian akibat kerusakan dan kehilangan harta benda mencapai Rp5 miliar.

“Akibat banjir selama November (2008) saja, banyak sekolah yang terendam sehingga harus diliburkan. Selain itu, banyak dampak lain, seperti imateriil yang jumlahnya bisa jauh lebih besar," kata Sri Lestari Kadariah, Direktur eksekutif Walhi Sumsel.

Nah, agaknya problem sejak 2008 silam, tak juga terurai hingga memasuki 2012 ini. Banjir yang sempat menggenangi kantor Pak Gubernur, jalan protokol, hingga pemukiman warga, pada April lalu, membuktikan bahwa tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk mengatasi problem tahunan tersebut.


TAK ADA ANGGARAN
Toh, Alex tak kehabisan akal. Menurutnya, persoalan banjir di Palembang merupakan pekerjaan rumah bagi eddy Santana Putra, Walikota Palembang. Sementara dirinya sebagai gubernur, hanya bertugas membantu pemerintah kota dalam mengatasi genangan yang terjadi.

Menurut Alex, banjir di Kota Palembang hanya terjadi pada saat hujan, dan itu disebabkan kurangnya perencanaan atau masterplan dalam penanggulangan banjir. Pemerintahan Kota Palembang telah diminta oleh Alex untuk membuat masterplan penanganan banjir yang terbaik.

“ya, masterplan mengenai penanggulanan banjir itu mesti dikerjakan dulu oleh Pemerintah Kota Palembang. Nah, jika telah ada masterplan, baru setelah itu perencanaannya. Jadi bisa dipadukan, komprehensif dan tidak sepotong-sepotong,” ujarnya, seusai mengikuti acara debat kandidat Gubernur DKI, di universitas Indonesia, Depok, pada Jumat (27/4).

Masih menurut Alex, Pemprov Sumsel pasti akan membantu dalam menangani banjir di Kota Palembang, dan akan menyediakan anggaran untuk itu. Tetapi, Pemerintah Kota Palembang harus membuat surat resmi kepada Pemprov Sumsel dalam hal administrasinya. “Kami lebih dari siap untuk membantu Pemkot Palembang dalam menanggulangi banjir. Tapi perlu adanya surat resmi untuk permintaan bantuan,” katanya.

Tak hanya itu. Dalam pandangan Alex, ada perbedaan men dasar antara banjir di Palembang dan Jakarta. “Itu beda. Itu (di Palembang) bukan banjir. Itu karena sistem kita belum selesai,” katanya. Sementara banjir di Jakarta, menurutnya, lebih disebabkan kurang sterilnya 13 sungai kecil yang datang dari daerah yang berbatasan dengan Jakarta. “Oleh sebab itu, penanganan banjir di Jakarta tak bisa ditangani oleh Jakarta sendiri,” katanya.

Terlepas dari opini Alex soal banjir di Jakarta, agaknya menarik melihat fakta yang disampaikan Yudha Rinaldi, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel. Menurutnya, di dalam APBD Sumsel tahun 2012 yang diajukan gubernur, sama sekali tidak ada anggaran untuk penanggulangan masalah banjir. “untuk penanggulangan masalah banjir pada APBD Sumsel tahun 2012, memang tidak ada anggarannya,” kata Yudha.

Masih menurut yudha, anggaran di Dinas Pekerjaan umum Pengairan Sumsel pada tahun ini, hanya sedikit untuk normalisasi air di kawasan olahraga Jakabaring, Palembang. “Sedangkan di daerah perkotaan seperti Palembang tidak ada,” katanya menegaskan.

Namun melihat kondisi Kota Palembang saat banjir April lalu, pihak DPRD Sumsel mulai berpikir untuk mengusulkan anggaran penanggulangan banjir dalam APBD perubahan mendatang. “Meski sejauh ini memang belum ada usulan mengenai anggaran untuk mengatasi banjir di Palembang,” katanya.

Wah, agaknya sinyalemen Gubernur Alex kepada Walikota eddy Santana Putra tadi bakal terbukti. yakni agar Eddy ‘berkirim’ surat resmi meminta bantuan kepada gubernur. Jadi, jangan-jangan birokrasi seperti ini pula yang kelak bakal diterapkan di Jakarta. Dan buat para walikota di DKI, bersiap-siaplah menerima ‘pekerjaan rumah’ untuk mengatasi banjir di wilayah masing-masing. Karena Pak Gubernur nanti hanya akan sekedar membantu. [mah]

Artikel Terkait: