Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding

Foto Walhi Sumsel 2013

Palembang 28/5, kuasa hukum aktivis walhi dan petani korban kriminalisasi pada hari senin (27/5/2013) resmi menyatakan banding melalui panitera pengadilan negeri Palembang. Upaya banding ini dilakukan karena putusan yang diijatuhkan majelis hakim jauh dari rasa keadilan dan kebenaran.

Menurut Muhnur Satyahaprabu,SH bahwa banding ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum guna mendapatkan keadilan dan kebenaran. “kami resmi menyatakan banding atas dua perkara yaitu Anwar Sadat dan Dedek Chaniago yang didakwa pasal 170 atau pasal 160 KUHP dan Kamaludin yang didakwa pasal 351 KUHP melalui pengadilan negeri Palembang” ujar Muhnur Satyahaprabu, SH. Sebelumnya pada selasa (21/5/2013) tim penasihat hukum anwar sadat dan dedek chaniago juga sudah menyatakan banding di Pengadilan Negeri palembang.

Terdakwa merasa putusan pengadilan negeri palembang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, putusan kedua perkara tersebut jauh dari rasa adil bagi para terdakwa. “kedua putusan tersebut memberikan ruang untuk diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan atas Anwar sadat dan dedek chaniago misalnya sangat terbuka untuk diperbaiki karena kami menyakin ada alasan kami kuasa hukum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, begitu juga dengan kamaludin yang diputus 1 tahun 2 bulan menurut kami putusan tersebut jauh dari kebenaran materill” tambah Muhnur Satyahaprabu.

Sementara itu Hadi jatmiko menilai bahwa putusan atas kedua putusan tersebut adalah wujud nyata kriminalisasi aktifis. “pengadilan telah melegitimasi upaya pembungkaman atas para aktifis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Walhi Daerah Sumatera Selatan akan terus berupaya menempuh jalur hukum hingga keadlian benar-benar kami peroleh” kata Hadi.

Anwar Sadat adalah Direktur Walhi Daerah Sumatera Selatan dan Dede adalah staff Walhi. Walhi memang sangat gencar mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merusak lingkungan. selain itu Walhi juga aktif mendampingi masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan-perusahaan besar seperti PTPN VII dan perusahaan perkebunan lainya.

“kami menyakini pengadilan atas para aktifis ini adalah peradilan sesat yang guna kepentingan elit kekuasaan digunakan untuk membungkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Kami Walhi Sumatera Selatan akan terus mengobarkan perlawanan. Untuk itu kami terus menempuh jalur-jalur hukum” tambah Hadi Jatmiko.

Tim advokasi dan Pencari Fakta (TAHTA) memastikan bahwa para terdakwa melakukan upaya banding ke Pengadilan tinggi Sumatera Selatan.

Kontak person :

Muhnur Satyahaprabu 081326436437

Hadi jatmiko 08127312042

Artikel Terkait:

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

Siaran Pers

• Siaran Pers : Penegakan Hukum, Bukti Keseriusan Negara Memutus Rantai Kejahatan Korporasi
• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• 160 Hari Pemiskinan Warga Cawang Gumilir oleh PT. Musi Hutan Persada Negara Dimana?
• Walhi Sumsel : Stop Alih Fungsi dan Reklamasi Rawa Palembang !
• Walhi Sumsel : Penegakan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan masih Setengah Hati!
• Kaburnya Hukum dalam Kabut Asap Kasus Karhutla
• Kronologis Penembakan Warga Oleh Aparat Saat Demo Tolak Tambang.
• 5 Tahun Moratorium Menjadi Kamuflase Regulasi Eksploitasi SDA Indonesia