Polri Tangkap Dirut PT Batubara

INILAH.COM, Jakarta - Direktur 5 Mabes Polri, Brigjen Suhardi Aliyus menetapkan Direktur PT Batubara Bukit Kendi sebagai tersangka dalam penambangan secara illegal di Bukit Kendi.

"Tersangkanya direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi," ujar Kabid Penum Polri, Kombes Pol Yoga Ana, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/2).

Sementara Direktur 5 Mabes Polri, Brigjend Suhardi Aliyus mengatakan hingga kini Polri masih masih terus membidik direksi PT.Batubara Bukit Kendi karena diduga melakukan praktek penambangan batubara ilegal di bukit Kendi, Palembang. "Yang jelas yang akan menjadi tersangka itu direksinya," kata Direktur V.

"Bulan lalu kami mendapatkan informasi bahwa ada penambangan batu bara illegal yang dilakukan PT Batu Bara Bukit Kendi,

Muara Enim, Sumatera Selatan. Kami koordinasi penyelidikan, kami petakan, kemudian tanggal 18 Februari kemarin, tim turun kesana," ungkap Direktur V.

Suhardi Aliyus menambahkan, penambanagan itu telah dilakukan sejak tahun 1997 tanpa adanya izin resmi. "Departemen Kehutanan telah melakukan teguran pada tahun 2005 dan 2009, kemudian pada semester I tahun 2008, audit BPK mengatakan ada pembayaran yang belum dilunaskan (pembayaran pajak). BPK kemudian mengirimkan surat ke KPK mensupervisi penyelidikan itu," jelasnya.

PT. Batubara Bukit Kendi baru menyikapi teguran dan audit itu dengan mengajukan surat perizinan resmi pada Juli 2009 lalu. Kerugian negara yang disebabkan atas praktek pertambangan ilegal itu mencapai sekitar Rp.1,6 miliar per tahun.

"Jadi selama 13 tahun mereka tidak memiliki ijin penambangan bisa dihitung kerugian negaranya, itu sangat besar sekali. Dia (PT. Batubara) mengaku sudah bayar pajak, kami lihat kasus yang lain, mereka kan perusahaan resmi, mereka harus bayar kewajiban (pajak), tapi ini tidak," katanya lagi.

Kabid Penum, Kombes Pol Yoga Ana mengungkapkan tim DIrektorat V Bareskrim telah memeriksa 118 orang saksi, yang diantaranya 64 sopir dump truck, 27 operator alat berat, 5 cecker, 6 pengawas, 2 staf PT. BKPL, 2 staf PT. HMS, 2 staf PT. Lematang, 2 staf PT. UN, 2 staf PT. MJB, 6 staf PT. BBK, 2 staf PT. BA dan Kadis pertambangan dan energi serta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.

"Barang Bukti yang disita 84 dump truck, dan 26 alat berat (excavator, dozer, compact, greder) dengan sangkaan Pasal yaitu Pasal 78 ayat 6 jo pasal 50 ayat 3 huruf g UU No. 41 thn 1999 tentang kehutanan. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun," jelasnya. [mut]

http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/25/368041/polri-tangkap-dirut-pt-batubara/

Selengkapnya...

Tidak hanya Tambang PT. BBK tapi juga semua usaha pertambangan Lain nya.

SIARAN PERS Walhi Sumsel

Nomor : 001/ EDWSS/ S.Pers/II/2010


“ BPK,KPK dan Kepolisian harus melakukan tindakan yang sama, terhadap Perusahaan Tambang Batubara lain nya yang disinyalir juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PT. BBK “

Berdasarkan Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008, terhadap pengelolaan pertambangan batubara PT Batubara Bukit Kendi (BBK) anak usaha Tambang Batubara PT. Bukit Asam (PTBA). Ditemukan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar akibat kegiatan penambangan batubara di kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Muara Enim tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Dan hal ini berdasarkan keterangan dari Pihak BPK mengandung Unsur pidana Korupsi sehingga pihak penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun saat ini terlibat aktif untuk melakukan pengusutan oknum-oknum yang terlibat atas tindak Pidana ini.

Tepat pada tanggal 18 Februari 2010 yang lalu, Pihak Mabes Polri melalui Direskrim Tipiter V melakukan penutupan terhadap seluruh kegiatan penambangan PT.BBK dengan luas sekitar 882 Ha di wilayah Muara Enim dan Lahat, yang telah melakukan usahanya sejak tahun 1996. Atas langkah yang dilakukan oleh BPK, KPK dan Pihak Kepolisian yang melakukan penutupan terhadap kegiatan pertambangan, dan diikuti dengan penyitaan terhadap seluruh peralatan milik PT. BBK dan Kontraktornya tersebut, Patutlah kami berikan apresiasi yang sebesar besarnya.


Akan tetapi tindakan yang telah dilakukan tersebut, menurut kami tidaklah Berhenti hanya sebatas pada penutupan Perusahaan pertambangan PT.BBK ini saja, tetapi tindakan yang sama harus juga dilakukan pada Perusahaan lain nya yang memiliki Kuasa Pertambangan di Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang kami miliki dari 229 Kuasa Pertambangan dengan luasan lahan 2.387.441,83 Ha, disinyalir terdapat sedikitnya 20.000 Hektar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lahat dan Muara Enim dijadikan sebagai kawasan penambangan terbuka oleh beberapa perusahaan, Seperti : PT. Bukit Asam, PT Batubara Lahat, PT Bumi Merapi Energi, PT. Bara Alam Utama, PT. Muara Alam Sejahtera dan PT. DAU. Kuasa Penambangan (KP) tersebut tersebar dibeberapa Kecamatan, diantaranya; Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur,Merapi Selatan, Gumay Talang, Kikim Barat, Kikim Timur dan Pulau Pinang. Yang juga belum mendapatkan IZIN PINJAM kawasan dari Menteri Kehutanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas. Maka, kami menyatakan :

1. Mendesak BPK, KPK, Pihak Kepolisian dan Instansi terkait lain nya, untuk segera melakukan penyidikan terhadap Perusahaan Tambang lain seperti PT. Bukit Asam, PT Batubara Lahat, PT Bumi Merapi Energi, PT. Bara Alam Utama, PT. Muara Alam Sejahtera dan PT. DAU yang kami Sinyalir telah menggunakan kawasan Hutan sebagai Lokasi penambangan Batu bara yang juga belum mendapatkan Izin Pinjam dari Menteri Kehutanan.
2. Mendesak BPK, KPK dan Pihak Kepolisian untuk mengusut secara Tuntas atas keterlibatan Semua Pihak, baik itu Pihak Perusahaan maupun pihak pemerintah yang telah membiarkan pelanggaran ini terjadi, sehingga menyebabkan kerugian Negara mencapai 1,6 Milyar.
3. Mendesak Pihak Perusahaan untuk segera melakukan Pemulihan terhadap kawasan Hutan, dan atau Kawasan Kuasa Pertambangan Perusahaan PT.BBK, yang telah mengalami kerusakan atas dampak dari aktifitas pertambangan yang telah dilakukan oleh Perusahaan selama ini.

Palembang, 25 Februari 2010

Eksekutif Daerah

Walhi Sumatera Selatan

Hadi Jatmiko

Kadiv Pendidikan dan Pengorganisasian Rakyat (PPR)



Dibawah ini adalah berita di salah satu media Nasional yang memuat Siaran Pers diatas.


Walhi Sumsel Mendesak Penutupan Tambang Batu Bara

Sabtu, 27 Februari 2010 | 04:14 WIB

Palembang, Kompas - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan meminta agar dilakukan penutupan sejumlah tambang batu bara di Sumsel. Alasannya, tambang tersebut berlokasi di kawasan hutan dan tanpa dilengkapi izin.

Kepala Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Rakyat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko, Kamis (25/2), mengatakan, Walhi Sumsel menyambut baik tindakan Mabes Polri yang menutup kegiatan pertambangan PT Batu Bara Bukit Kendi di Kabupaten Muara Enim.

Perusahaan itu beroperasi sejak 1996 di lokasi hutan produksi seluas 882 hektar, tetapi tidak memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, negara menderita kerugian sekitar Rp 1,6 miliar.

Tergolong korupsi

Kegiatan penambangan tanpa izin itu juga terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Itu sebabnya penyidik dari KPK pun terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut.

Menurut Hadi, seharusnya penutupan tambang batu bara juga dilakukan pada perusahaan lain yang beroperasi di lokasi hutan produksi dan tidak memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Padahal, izin itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

”Walhi Sumsel mendesak BPK, KPK, dan kepolisian untuk menutup tambang batu bara lainnya yang tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan,” kata Hadi.

Di samping itu, menurut dia, PT Batu Bara Bukit Kendi harus segera memulihkan kawasan hutan dan kawasan kuasa pertambangan yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan data Walhi Sumsel, di Sumsel terdapat 229 kuasa pertambangan dengan luas lahan 2,3 juta hektar. Dari luas lahan itu, sekitar 20.000 hektar di antaranya berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Lahat dan Muara Enim.

Lokasi tambang batu bara tanpa izin Menteri Kehutanan tersebut tersebar di Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Gumay Talang, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pulau Pinang. Menurut catatan Kompas, Sumsel memiliki cadangan batu bara 22,24 miliar ton atau 40 persen dari total cadangan batu bara nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berambisi menjadi produsen batu bara terbesar di Indonesia, dengan meningkatkan produksi dari 9,28 juta ton menjadi 80 juta ton per tahun pada 2012. Saat ini, produsen batu bara terbesar di Indonesia adalah Kalimantan Timur, dengan volume produksi 60 juta ton per tahun.

Tidak melapor

Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumsel Ahmad Najib mengungkapkan, masih ada perusahaan tambang batu bara di Sumsel yang tidak melaporkan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) secara teratur.

RKL dan RPL harus dilaporkan secara teratur karena terkait dengan perjanjian dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Dalam dokumen amdal disebutkan, perusahaan harus melaporkan RKL dan RPL secara teratur kepada Gubernur Sumsel dan dilanjutkan sampai Menteri Lingkungan Hidup.

”Kalau perusahaan tidak melaporkan RKL dan RPL, berarti tidak sesuai dengan dokumen amdal. Misalnya, terjadi perubahan kapasitas produksi, itu harus dilaporkan karena berdampak terhadap lingkungan,” kata Ahmad.

Patuhi aturan

Mengenai penutupan tambang batu bara Bukit Kendi, Ahmad menegaskan, perusahaan pertambangan harus patuh pada aturan mengenai lingkungan hidup. Ketaatan serta kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap aturan mengenai lingkungan tidak bisa ditawar.

”Saya berharap tidak cuma perusahaan Bukit Kendi yang diperiksa. Perusahaan lain juga harus diperiksa meskipun sepengetahuan saya tak ada tambang batu bara di Sumsel yang tidak dilengkapi izin seperti Bukit Kendi,” ujar Ahmad. (WAD)

Selengkapnya...

Penambangan Bukit Kendi Distop

Empatbelas tahun beroperasi, tepatnya sejak tahun 1996, ternyata PT Batubara Bukit Kendi (BBK) di Desa Keban Agung, Lawang Kidul, Muara Enim, belum memiliki izin alih hutan produksi dari Menteri Kehutanan (Menhut). Akibatnya, sejak Kamis (18/2), Mabes Polri melalui Direskrim Tipiter V menutup seluruh kegiatan penambangan di sana.
“Penyegelan dan penghentian dari seluruh kegiatan penambangan batu bara oleh PT BBK lantaran mereka belum memiliki izin pemanfaatan hutan produksi dari Menhut,” ungkap Kompol Jery Siahaan dari Tipiter V Direksrim Mabes Polri kepada Sumatera Ekspres di lokasi tambang batu bara PT BBK, kemarin (19/2).
Dikatakan, hutan produksi bisa dimanfaatkan termasuk untuk penambangan. Tapi, itu tadi. Harus mengantongi izin dari Menhut terlebih dahulu. “Setelah diteliti, ternyata dari 1996 sampai sekarang, izin itu tidak ada.”
PT BBK, lanjutnya, sudah pernah disurati, diberitahu, dan dipanggil. Hanya, manajemen perusahaan tidak kunjung mengurus perizinan tersebut. “Makanya kita segel,” cetusnya.
Ia menambahkan, keberadaan Tipiter Direskrim Mabes Polri sekaligus mengusut kasus PT BBK terkait pemanfaatan hutan produksi dengan penambangan batu bara. “Mudah-mudahan seminggu selesai,” tukasnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Yohanes Soeharmanto, menegaskan, kasus PT BBK ditangani langsung oleh Mabes Polri. “Kita (Polres Muara Enim, red) sifatnya hanya membantu dan mem-back up,” katanya dihubungi via handphone-nya tadi malam.
Sebelumnya, Kasat Reskrim AKP Awan Hariono SH SIk MH didampingi Kanit Pidsus Ipta Ahmad Fausi SH MH menjelaskan, Tim Tipiter Mabes secara maraton sudah memeriksa sekitar 90-an saksi. Lantaran jumlah saksi cukup banyak, pemeriksaan sendiri berakhir pukul 01.00 WIB, kemarin (19/2).
Saksi yang dimintai keterangan di antaranya, para tenaga sopir, operator alat-alat berat, dan karyawan lainnya. “Kalau saksi setingkat manajer, pemeriksaannya di Jakarta,” kata Kasat Reskrim AKP Awan Hariono.
Selain memeriksa para saksi, Tim Tipiter juga menyegel alat-alat berat, kantor, dan lokasi penambangan batu bara. Namun sebelum dilakukan penyegelan, petugas terlebih dahulu menyita kunci-kunci kendaraan dan alat berat lainnya agar tidak bisa dioperasikan lagi.
Penyegelan dengan memasang police line yang dilakukan kemarin (19/2) ada 13 titik. Mulai dari 9 unit alat berat di lokasi penambangan batu bara PIT I Utara, Keban Agung. Dilanjutkan dengan menyegel workshop (bengkel). Kemudian gudang bahan peledak dan workshop PT LMT selaku kontraktor PT BBK.
Titik lainnya, di lokasi stock pile batu bara dan laboratorium. Stasiun pengisian bahan bakar juga ikut disegel. Begitu juga dengan puluhan dump truck yang berada di pool kendaraan.
Petugas Mabes Polri dibantu sejumlah personel dari Reskrim Polres Muara Enim juga menyegel kantor PT BBK. “Lokasi tambang PIT III yang berada di Desa Pulau Panggung Enim, Tanjung Agung juga disegel,” kata Kasatreskrim Awan Hariono.
Ada lagi, workshop BKBL Tambang Selatan. Penyegelan berlanjut pada puluhan alat berat dan dump truck di atas lokasi reklamasi sebelum akhirnya dilakukan di lokasi stock pile milik PTBA yang dipakai untuk menumpuk stok batu bara milik PT BBK.
Selama melakukan penyegelan, tim Mabes didampingi Kepala Surveyor PT BBK, Giman. Di sela-sela menunjukkan lokasi yang hendak disegel, Giman kepada koran ini menyatakan bahwa seluruh alat berat yang disegel adalah milik kontraktor dan sub-kontraktor PT BBK seperti PT HMS, PT MJP, PT LMT, dan PT APC. “Kalau areal tambang yang disegel adalah milik PT BBK,” katanya singkat.
H Ahmad Sudarto, sekretaris perusahaan PTBA tadi malam membantah soal penyegelan tersebut. Katanya, perlu diluruskan bahwa itu, bukan penyegelan melainkan pemeriksaan tim biasa. “Ndak ada penyegelan. Pas makan siang ramai-ramai, ada yang lagi cek peralatan. Bukan disegel,” kata Sudarto kepada Sumatera Ekspres tadi malam.
Ia memastikan semua aktivitas penambangan di Bukit Kendi mulai hari ini berjalan normal. “Kalau belum kantongi izin, sebetulnya kita sudah proses pengurusan sejak 14 tahun yang lalu. Hanya, sampai sekarang tidak keluar-keluar,” kilahnya.
Pantauan Sumatera Ekspres, penutupan dan penyegelan kantor berikut seluruh alat berat serta lokasi penambangan, seluruh karyawan termasuk tenaga kerja dari seluruh kontraktor berjumlah sekitar 750 orang terpaksa tidak bisa bekerja. Beberapa karyawan yang keberatan disebut namannya mengaku tidak setuju atas penyegelan dan penutupan tersebut.
“Nanti, kita sulit cari pekerjaan. Makin banyak pengangguran. Silakan tempuh jalur hukum, tapi penambangan tetap jalan. Jadi, karyawan tidak kehilangan pekerjaan,” pungkasnya. (43/24)

Selengkapnya...

Surat Protes Atas Renacana Operasi BRT Transmusi.

No : 008/EDWSS-dir/B-2/II/2010
Lampiran : -
Perihal : Surat Protes Atas Rencana Operasi BRT Transmusi.


Kepada YTH,
1. Menteri Perhubungan RI
2. Ketua DPRD Kota Palembang
3. Walikota Palembang


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana peresmian operasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi di Kota Palembang sebanyak 25 buah Bus di 2 Koridor yaitu Koridor AAL – Ampera, dan koridor Terminal Sako – Palembang Indah Mall (PIM) pada tanggal 19 Februari 2010, oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Freddy Numberi. maka, dengan ini kami bermaksud untuk menginggatkan beberapa hal penting untuk disampaikan sebelum berjalannya Program ini,

1. Bahwa Tujuan diadakannya BRT Transmusi adalah untuk mengatasi kemacetan di jalan Raya, yang diakibatkan dari banyak nya pengguna jalan yang menggunakan Kendaraan Pribadi.
2. Bahwa tujuan diadakanya BRT Transmusi adalah untuk mengurangi Emisi Karbon yang dihasilkan dari Gas Buang Kendaraan Bermotor
3. Bahwa tujuan diadakanya BRT transmusi adalah untuk menciptakan Keamanan, Kenyaman dan Ketepatan Waktu dalam mencapai tujuan bagi penggunan kendaraan Umum sehingga dengan hal ini dapat mengurangi pemakaian kendaraan Pribadi di Kota Palembang.

Atas tujuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Seluruh masyarakat untuk mendukung dilaksanakan nya Program BRT Trans Musi tidak terkecuali Walhi Sumsel, namun perlu kami ingatkan bahwa untuk mencapai dan meyukseskan tujuan dari sebuah program, dibutuhkan sebuah Persiapan Optimal, baik itu persiapan pada Infrastruktur Pendukung, hal hal Teknis serta beberapa kajian lingkungan Hidup, namun kenyataannya hal ini tidaklah kami temukan sampai dengan akan diresmikan nya Program ini. Sehingga kami Pesimis tercapainya tujuan dari dilaksanakan nya program ini,dan malah hanya akan menimbulkan persoalan baru terhadap Transportasi dan Keadaan Lingkungan Hidup di kota Palembang.
Berikut beberapa hal temuan dari hasil Investigasi yang kami lakukan dan perlu Bapak/Ibu/saudara ketahui.

1. Bahwa Halte yang digunakan untuk Menurun dan Menaikan Penumpang Bus di bangun diatas Trotoar jalan, yang berfungsi sebagai tempat untuk berjalan kaki dan hal ini berarti telah merampas Hak pejalan kaki.
2. Bahwa Halte yang digunakan untuk Menurun dan Menaikan Penumpang Bus dibangun di tempat yang merupakan titik rawan kemacetan (mis : Depan PTC, Depan JM Kenten dan Depan UNSRI). Sehingga jika Transmusi di operasikan nantinya hanya akan menambah jumlah kendaraan yang mengalami kemacetan. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada kajian yang mendalam sebelum halte bus di bangun
3. Bahwa Halte yang dibuat tidak memperhatikan hak-hak bagi penyandang cacat atau orang-orang yang sakit, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Fasilitas bagi penyandang cacat dan Orang sakit di halte tersebut. (Mis : Jalan untuk kursi roda, tempat duduk menunggu bagi yang sakit)
4. Tidak adanya analisis tentang Luasan Halte (besar dan kecil), untuk wilayah yang berpotensi padat penumpang dan tidak Padat. Semua di bangun dengan luas yang sama, sehingga jelas akan mengurangi rasa kenyamanan serta dapat membahayakan calon penumpang.
5. Belum ada Kajian dampak Sosial yang akan terjadi ketika terjadi pengurangan terhadap kendaraan angkutan umum bagi para sopir Bus yang secara otomatis akan hilang mata pencaharian
6. Belum ada Persiapan maupun sosialisasi tentang sistem Pertiketan yang akan digunakan bagi para penumpang Bus. dan
7. Sampai saat ini Tidak ada sedikitpun kelengkapan Dokumen tentang kajian Lingkungan atas rencana Operasi BRT Transmusi, padahal hal ini sebuah syarat mutlak/kewajiban bagi setiap rencana kegiatan yang akan menimbulkan dampak terhadap Lingkungan hidup sesuai dengan UU NO 32 TAHUN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERMEN LH N0 11 TAHUN 2006 KEGIATAN WAJIB AMDAL, PP NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.

Atas beberapa uraian diatas maka kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI SUMSEL) melalui surat ini kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk :

1. Segera menghentikan rencana peresmian BRT Transmusi sebelum semua persoalan yang kami uraikan diatas di tanggapi terkhusus tentang Kajian Lingkungan (poin 7) yang wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Aturan dan undang Undang yang berlaku.
2. Jika pelaksanaan Peresmian BRT Transmusi yang akan di dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia tetap dilaksanakan maka ini adalah sebuah bentuk PENGANGKANGAN terhadap Undang Undang dan Aturan yang berlaku di Negara ini oleh penjalan dan pembuatan undang undang itu sendiri, dan atas hal tersebut maka WALHI Sumsel akan membawa masalah ini ke Ranah Hukum dengan menggunakan hak gugat nya untuk melakukan gugatan terhadap Instansi yang bapak/Ibu/saudara pimpin.

Demikian surat protes ini kami buat, atas tanggapan dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 18 Februari 2010
Eksekutif Daerah WALHI Sumsel


Hadi Jatmiko
Kadiv Pendidikan dan Pengorganisasian Rakyat

Tembusan :
1. Direktur Walhi Sumsel
2. Arsip

Selengkapnya...

Sumsel Berpotensi Alami Bencana Ekologi

PALEMBANG - Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat menegaskan, maraknya bencana alam seperti banjir atau longsor di Sumsel menandakan Provinsi Sumsel mengalami bencana ekologi. Bila tidak diambil langkah serius mengantisipasi atau menanggulai bencana, bisa-bisa Sumsel menjadi lumbung bencana ekologi.

Hal itu kemukakannya terkait dengan bencana banjir, longsor atau bencana lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dibeberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumsel. Meski belum menelan banyak korban jiwa, tetapi menurutnya hal itu sudah seharusnya disikapi.

"Walhi Sumsel sudah jauh-jauh hari memprediksikan akan terjadinya bencana," ujar Sadat, Jumat (12/2).

Ia berharap dengan kejadian yang sudah, pihak pemerintah daerah baik di provinsi atau kabupaten/kota di Sumsel mengambil pelajaran. Kejadian tersebut merupakan warning agar pengelolaan lingkungan lebih baik diwaktu mendatang.

Sadat mencontohkan, diwilayah Kabupaten OKU ada kawasan dibagian hulu sungai yang merupakan kawasan hutan konservasi tetapi dibabat. Diwilayah lain, kawasan hutan menjadi perkantoran. Keadaan tersebut menurunkan daya dukung tanah sehingga berpotensi terjadi bencana seperti longsor.

Walhi Sumsel mengingatkan, berbagai jenis bantuan untuk masyarakat yang ditimpa bencana alam seperti banjir atau longsor tidak ada apa-apanya. Yang penting adalah niat baik melakukan pengelolaan lingkungan hidup. "Bantuan mi instan atau beras tidak cukup untuk menjawab bencana yang terjadi," tegas Sadat.


Soegeng Haryadi

Selengkapnya...

Walhi Sumsel Sinyalir Ilegal Logging di Lalan

Sriwijaya Post - Jumat, 12 Februari 2010 21:11 WIB

PALEMBANG - Walhi Sumsel mensinyalir terjadi praktik ilegal logging dikawasan Hutan Produksi Sungai Lalan Kabupaten Muba yang luasnya 230.000 hektare. Praktik itu diduga merugikan negara triliunan rupiah mengingat sudah berlangsung sejak 1980-an hingga 2001 lalu diteruskan hingga sekarang dengan pelaku atau perusahaan yang berbeda.

Menurut Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat di Kantor Walhi Sumsel, modusnya perusahaan tersebut melakukan pembalakan dan mendrop kayu-kayu tersebut kesejumlah sawmill disepanjang Sungai Merang dan Kepayang. Jumlah sawmill yang diperkirakan jumlahnya banyak.

"Data yang dihimpun Walhi Sumsel, untuk satu hari volume kayu yang keluar mencapai 300 hingga 2.000 meter kubik. Kalau satu minggu mencapai 2.100-14 ribu meter kubik. Kalau sebulan atau setahun, bisa diperkirakan besarnya," ujar Sadat.

Kayu yang dihasilkan sawmill tersebut menurutnya dibawa ke Palembang dan beberapa daerah di Provinsi Sumsel. Bahkan ada yang dibawa ke Jakarta.

Dijelaskan oleh Sadat, hutan produksi Lalan dinilai sebagai hutan yang masiht tersisa di Provinsi Sumsel. Menurutnya di hutan tersebut masih ada tegakan kayu-kayu yang besar, lebih besar dari pelukan tangan orang dewasa.

Oleh karena itu Walhi Sumsel meminta agar dilakukan operasi secara serius untuk memberantas pembalakan liar. Selain itu juga melakukan penyelidikan terhadap oknum pelaku dan juga yang menjadi backing. Walhi Sumsel juga menuntut agar seluruh sawmill disepanjang Sungai Merang dan Kepayang.
Soegeng Haryadi

Selengkapnya...

Ilegal Logging dan Wajah Lingkungan Kita

Sriwijaya Post - Selasa, 9 Februari 2010 08:54 WIB

Salam Sriwijaya PRAKTIK ilegal logging di Provinsi Sumsel terungkap kembali. Ratusan kubik kayu pinus di Kabupaten Muaraenim yang dicuri dari hutan PT Musi Hutan Persada (MHP) berhasil diamankan kepolisian Muaraenim. Setidaknya 10 truk yang memuat kayu gelondongan sepanjang 4 meter serta 23 orang yang diduga pelaku, berhasil diamankan di Polres Muaraenim.

Ada dugaan bahwa kayu-kayu itu akan dibawa ke Provinsi Lampung bila melihat nomor polisi dari truk pengangkut, yakni BE. Sebanyak lima orang yang kesemuanya pekerja dari satu perusahaan menjadi calon tersangka. Menurut Kapolres Muaraenim AKBP Drs H Yohanes Suharmanto melalui Wakapolres Muaraenim Kompol Barliansyah, SH, meski para pelaku mengantongi dokumen usaha yang lengkap tetapi tidak mengantongi izin menebang dilokasi.

Yang lebih menyedihkan dari kejadian itu, kayu-kayu pinus yang ditebang berasal dari hutan reboisasi (hutan penghijauan). Orang sudah mengerti apa itu reboisasi dan tujuannya. Terlebih lagi ketika saat ini banjir melanda sebagian besar kabupaten/kota di Sumsel, orang tentunya ingat salah satu penyebab banjir adalah hutan yang sudah gundul.

Data yang dilansir Wahana Lingkungan Hidup (Walhi Sumsel) melalui Manajer PSDO-nya, Hadi Jatmiko menyebut, setiap tahun 100 ribu hektare hutan di Sumsel hilang. Hutan yang luasnya 3,7 juta hektare saat ini diperkirakan tinggal 1 juta hektare saja. Walhi Sumsel menduga pembalakan liar yang marak dibekingi oleh aparat.

Walhi memperkirakan hutan yang hilang karena dikonversi menjadi perkebunan atau hutan tanaman industri. Pembalakan liar pun turut andil dalam memperburuk wajah hutan di Sumsel.

Praktik ilegal logging sudah berlangsung lama. Cerita penangkapan dan pengungkapan praktik banyak terekspose. Tetapi kelanjutan cerita bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tidak pernah jelas. Paling yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana adalah pekerja-pekerja dilapangan. Otaknnya tidak pernah diadili secara serius.

Dampak dari praktik yang hanya menguntungkan sebagian orang ini, terasa pahit ketika banjir menerjang desa, merendam jalan lintas, memutuskan jembatan penghubung, menelan korban jiwa dan sebagainya. Belum lagi masalah yang skalanya lebih luas, yakni pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim.

Kita berharap bahwa penegak hukum di negeri ini, paling tidak di provinsi ini, tak main-main untuk urusan ilegal logging. Wajah penegakan hukum kita bisa tercermin dari wajah lingkungan hidup kita.

Selengkapnya...

Penegakan Maling Hutan melempem

PALEMBANG - Regulasi sudah tepat namun penegakan maling hutan melempem. Itulah yang menurut Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Selatan jadi sebab hutan di Sumsel terus tergerus tak terkendali.

Produk perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup tepat meski memang ada yang harus direvisi. Tapi permasalahan yang mendasar aparturnya yang tak pernah tegas bertindak sesuai regulasi,” kata Anwar Sadat Direktur Walhi Sumsel, Senin (8/2). Pernyataan ini menyoroti masalah pembalakan liar dan degradasi hutan di Sumsel yang tak terbendung. Contohnya tangkapan praktik ilegal loging yang diungkap Polres Muaraenim beberapa waktu lalu.
Menurut Sadat, Wajar jika saat ini dari 3,8 juta hektare hutan Sumsel cuma tinggal kurang dari 1 juta saja. Setiap tahun 100 ribu hektare hutan hilang.

Aparatur tak serius, para pelaku punya akses, baik politik maupun modal yang kuat untuk melumpuhkan mereka (aparatur, Red),” katanya. Sadat mengatakan, saat ini sebenarnya hancurnya hutan lebih disebabkan pada praktik pembukaan hutan tanaman industri ataupun konversi hutan untuk lahan perkebunan.

Biasanya dua kegiatan ini berhubungan dengan aktifitas pembalakan liar,” katanya.
Aktifitas pertambangan juga jadi penyumbang besar kerusakan hutan. “Berdasarkan investigasi Walhi tahun 2009 saja sudah sekitar 200 ribu hutan rusak akibat kegiatan pertambangan,” katanya.

Hutan semakin tergerus sehingga bahaya bencana alam semakin mudah datang. Tak heran bila banjir pun selalu saja menyerang Sumsel. Sepanjang tahun 2009 lalu dalam catatan Walhi terjadi 45 kali banjir dan delapan kali tanah longsor.
Proses pembaruan tak sebanding dengan jumlah kerusakannya,” katanya.
Hutan Reboisasi Gundul

Seperti diketahui, ratusan kubik pohon pinus milik Inhutani (negara) yang merupakan hutan hasil reboisasi PT Musi Hutan Persada (MHP), gundul habis dibabat maling. Setidaknya 10 truk kayu bermuatan kayu gelondongan bersama 23 pelaku berhasil diamankan di Mapolres Muaraenim, Minggu (7/2).

Dari pengamatan Sripo di lapangan, kayu tersebut hampir semuanya jenis pinus dimuat dalam 10 truk dengan ukuran sekitar 4 meter. Sedangkan diameter kayu tersebut bervariasi dari mulai 22 sampai 24 cm.
Hutan pinus tersebut sengaja ditanam oleh PT MHP sejak tahun 1978. Atas perbuatan tersebut, para pelaku akan dikenakan pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda Rp 15 miliar. sripo

Selengkapnya...

POLDA Sumsel Menolak Laporan,Warga Sido Mulyo Kecewa

Palembang (WALHI sumsel) .sebanyak 4 Orang Warga Sido Mulyo Banyuasin di dampingi oleh 2 Orang perwakilan dari Walhi Sumsel, Hari ini Selasa 09/02 tepat Pukul 10.30 Wib, mendatangi Markas POLDA Sumsel yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Palembang, adapun maksud dan tujuan warga mendatangi Polda Sumsel, untuk melaporkan PT.PN VII atas Aksi Penghadangan yang dilakukan oleh Perusahaan, terhadap Aksi Warga pada tanggal 03 Februari 2010

Sempat terjadi keteganggan antara Warga dengan Pihak POLDA sumsel yang dalam hal ini Bagian Reskrim karena laporan warga Ditolak oleh Pihak Reskrim Polda, dengan alasan bahwa bukan wewenang POLDA untuk menerima laporan ini, apalagi segala barang bukti dan TKP berada di wilayah Polres Banyuasin dan sudah sepantasnya warga melapor ke Polres. Ungkap Pihak Polisi yang di tirukan oleh M.Fadli perwakilan dari Walhi Sumsel.

Namun pernyataan bagian Reskrim yang tidak di ketahui namanya tersebut, dibantah oleh perwakilan Warga dan Walhi sumsel. Mereka menilai pihak Polda harusnya menerima laporan ini sebab kabupaten Banyuasin itu juga wilayah hukumnya Polda Sumsel, apalagi saat melapor warga membawa bukti-bukti penghadangan yang dilakukan oleh Preman suruhan PT.PN VII, dan kalo di minta untuk melaporkan hal ini Ke POLRES kami pesimis pihak Polres dapat menindak Lanjutinya sebab kami pernah dikecewakan Pihak POLRES Banyuasin, dimana pada tahun 2007 kami pernah melaporkan hal serupa tapi oleh Pihak POlres tidak di tindak lanjuti, jadi harapn kami dengan melapor ke sini, Hal tersebut tidak terulang lagi. Ungkap M.Fadli Deputy Walhi, saat berada di Kantor WALHI Sumsel.

“Harusnya polisi tidak menolak laporan Warga karena Banyuasin wilayah Sumatera selatan, berarti wilayah hukum Polda Sumsel apalagi tahun 2007 kemaren, warga pernah dikecewakan oleh POLRES dengan tidak ditindak lanjuti nya laporan kami” kata Fadli.

Seperti yang kami beritakan Sebelumnya, Pada Tanggal 3 Februari 2010 yang lalu,sebanyak 200 orang warga sido Mulyo Banyuasin melakukan Aksi Ruwatan Kampung di Lahan 387 Ha milik warga yang selama ini di Klaim oleh PT.PN VII, Namun Aksi Ruwatan Kampung tersebut gagal karena warga dihadang oleh 1.500 Orang bayaran Perusahaan PT.PN VII, yang setiap orang bayaran tersebut dibekali Senjata Tajam,Senjata Api dan Kayu.

Atas Penolakan laporan oleh POLDA sumsel, dengan berat hati warga meninggalkan Markas Polda Sumsel dan bermaksud mendatangi Polres Banyuasin dengan maksud yang sama serta meminta perlindungan Hukum dari Pihak kepolisian atas Intimidasi atau ancaman dari Preman Preman Bayaran Perusahaan, walaupun mereka Pesimis POLRES mau menerima dan menindak Lanjuti Laporan mereka (Mlx)

Selengkapnya...

Pemkab Mengaku Sudah Berbuat

PANGKALAN BALAI(SI) – Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed meminta petani Desa Sidomulyo,Kecamatan Tungkal Ilir,Banyuasin,dapat lebih bersabar menyelesaikan kasus sengketa lahan dengan PTPN VII.


Pasalnya,pada akhir Januari 2010, Bupati sudah mengirimkan surat ke Kementerian BUMN agar petani Sidomulyo diberikan win win solution atas sengketa lahan yang terjadi, antara lain mengikutsertakan pertanian plasma di lahan tersebut. “Tertanggal 20 Januari kemarin, sudah dikirimkan seluruh salinan berkas permasalahan sengketa Sidomulyo kepada Kementerian BUMN RI,agar sengketa lahan di Sidomulyo mendapat solusi menguntungkan bagi petani,” jelas Kabag Tapem Setda Banyuasin M Senen Har di Pangkalan Balai kemarin.

Seperti diberitakan SI sebelumnya, petani Desa Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Ilir,yang menjadi korban penyerobotan lahan oleh PTPN VII unit Bentayan, kecewa dengan sikap pasif Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed. Sebab, Bupati tak melakukan tindakan konkret pascaketegangan antara petani dan ratusan karyawan PTPN pekan lalu.Sebagian besar petani yang menjadi korban PTPN VII ini merupakan peserta transmigrasi Kementerian Kependudukan dan Transmigrasi RI sejak 1994–1996. Senen menjelaskan,surat yang dikirimkan kepada Kementerian BUMN itu juga disertai surat dari Pemerintah Provinsi Sumsel, yang meminta agar pihak PTPN VII unit Bentayan mau mengembalikan lahan seluas 387 ha milik warga transmigrasi Sidomulyo.

“Artinya, pemkab sudah berupaya aktif agar lahan tersebut dapat kembali ke masyarakat, hanya menunggu birokrasi pusat karena PTPN sebagai perusahaan milik negara, tidak bisa mengambil keputusan langsung, harus berkoordinasi dengan BUMN,”jelasnya. Jika Maret mendatang surat yang dikirimkan kepada Kementerian BUMN tak juga direspons, Pemkab Banyuasin bakal mengirimkan tim khusus ke Kementerian BUMN RI guna mempertanyakan langkah dan solusi apa yang akan ditawarkan.“Diharapkan ada kejelasan sikap PTPN VII dari badan yang menaunginya (Kementerian BUMN),”ungkapnya.

Senen mengklaim, upaya Pemkab Banyuasin memperjuangkan lahan di Sidomulyo mendapatkan dukungan masyarakat. “Ya,memang masalah ini telah lama.Namun, sejauh ini upaya terus dijalankan. Kita tengah menunggu jawaban dari badan yang memang menaungi (PTPN). Karena itu, petani Sidomulyo diharapkan sedikit bersabar. Pemkab akan terus dukung masyarakat,” ujarnya. Menurut Senen, selain memperjuangkan hak masyarakat sampai ke Kementerian Negara BUMN, ada baiknya petani Sidomulyo menempuh jalur hukum atas sengketa tersebut. “Sedari dulu kami menyarankan agar ada pengadilan atas sengketa tersebut.

Karena pihak PTPN juga mengaku memegang surat legalitas, surat pembayaran tanah dan lainnya, yang baru bisa diketahui jika dihadapkan di meja hijau,”imbaunya. Apalagi,pemkab sendiri sudah mendapatkan tembusan dari PTPN VII terkait respons agar penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. “Langsung dari manajer distriknya.PTPN VII siap untuk dimajukan ke pengadilan.Apalagi, PTPN VII mengaku sudah membeli lahan tersebut kepada seseorang dengan bukti yang sah,” ungkap Senen. Pemkab Banyuasin sendiri tidak bisa meminta PTPN VII untuk menunjukkan asal mula pembelian lahan.

“Ya, memang harus dimintai keterangan di hadapan yang memiliki hukum tetap, yakni pengadilan. Masuklah ke ranah perdata karena itu lebih baik. Memang harusnya diselesaikan di hadapan hukum biar jelas prosedur yang dilakukan PTPN dalam pembelian dan kenapa bisa salah tanam,”tukasnya.

Sementara itu,Wakil DPRD Banyuasin Askolani mengatakan, jika memang Pemkab Banyuasin menjanjikan ada upaya penyelesaian yang lebih baik, petani Sidomulyo diminta sedikit bersabar menunggu hasilnya. “Mari bersama kita tunggu penyelesaian yang akan dilakukan pemkab. Dewan juga akan mendukung jika memang upaya tersebut mengutamakan kepentingan petani Banyuasin,”tegasnya. (tazmalinda)

Selengkapnya...

Operasional BRT Transmusi Disoal

PALEMBANG (SI) – Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Tranmusi tinggal menghitung hari. Berdasarkan jadwal, 10 Februari, BTR ini akan mulai beroperasi di Kota Palembang.

Namun, keberadaan bus tersebut kembali mendapatkan hambatan dari aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel. Walhi Sumsel meminta Pemkot Palembang menghentikan rencana operasional BRT Tranmusi karena dinilai belum memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Aktivis Walhi Sumsel Royyan Perdana mengatakan, 20 BRT yang akan dioperasionalkan di Kota Palembang belum memiliki kajian amdal. ”Padahal, amdal mempunyai fungsi yang sangat penting. Namun, itu tidak dibuat oleh Pemkot Palembang.Dengan tidak adanya amdal, kami pesimistis program Tranmusi dapat menjadi solusi dari persoalan transportasi dan lingkungan hidup,” tegasnya saat ber-orasi di Bundaran Air Mancur (BAM) Kota Palembang kemarin.

Royyan menegaskan, keberadaan BRT juga akan menjadi persoalan baru bagi transportasi di Kota Palembang. ”Tidak adanya amdal tentu saja sudah sangat jelas telah melanggar undangundang dan ini merupakan hal yang buruk untuk diajarkan atau ditunjukkan kepada rakyat oleh pemkot yang mempunyai visi dan misi mewujudkan kota green,blue, dan clean ini,”sesal dia. Karena itu, Walhi Sumsel meminta Pemkot Palembang segera menghentikan rencana operasi BRT sebelum memiliki dokumen amdal yang merupakan syarat wajib setiap kegiatan usaha/berdampak terhadap lingkungan hidup.

”Ini sesuai UU 32/2009,Permen LH No11/2006, dan PP No 27/ 1999,”kata dia. Tak hanya itu,Walhi juga mendesak Pemkot Palembang segera membuat perda yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan transportasi. ”Segera realisasikan 30% luas Kota Palembang menjadi ruang terbuka hijau dan menyetop alih fungsi ruang terbuka hijau dan rawa,”tegas dia. Royyan menegaskan, apabila Pemkot Palembang tidak mengindahkan tuntutan Walhi Sumsel, pihaknya akan menggunakan hak gugat.

”Kita akan gugat Pemkot Palembang sebagaimana diatur pada UU 32/2009 paragraf 6 Pasal 92 tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan hidup.Tentu saja kita akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini.Kita ingin mata pemerintah menjadi terbuka, bukan justru memberikan permasalahan baru bagi masyarakat,”tegas Royyan. Menanggapi tuntutan Walhi Sumsel,Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton menerima masukan dan kritik yang disampaikan.

” Kita sebagai pemerintah tentu saja terbuka.Semua organisasi mana pun, termasuk Walhi, tentu saja boleh menyampaikan aspirasinya.Hanya,BRT ini merupakan kepentingan masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat itu sendiri,”katanya kemarin. Dia menegaskan, sebagai kota besar, permasalahan transportasi merupakan permasalahan yang utama.

” Karena itu,dengan adanya BRT, kita berharap dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.Keunggulan yang dimiliki BRT, yakni nyaman, murah,cepat,dan aman,”kata dia. (andhiko tungga alam)

Selengkapnya...

Giliran Prabumulih–OKI Terendam

PRABUMULIH(SI) – Luas wilayah yang terendam banjir meluas.Jika sehari sebelumnya,banjir baru merendam ribuan perumahan dan persawahan warga di empat kabupaten/kota di provinsi Sumsel,kemarin banjir meluas hingga Kota Prabumulih dan Kabupaten OKI.

Hujan yang mengguyur Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) sejak Minggu (7/2) hingga kemarin siang membuat Sungai Kelekar meluap.Talud setinggi 2,5 meter tidak sanggup menahan luapan air sungai. Akibatnya, ribuan rumah di sekitarnya terendam banjir setinggi mata kaki hingga dada orang dewasa. Daerah yang paling parah terkena banjir adalah kawasan Gunung Ibul. Sehari sebelumnya,banjir juga merendam ribuan rumah warga di empat kabupaten/kota di provinsi Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),OKU Timur, Muaraenim, Lahat dan Kota Pagaralam.

Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi dan terancam kelaparan karena kesulitan pangan. Lima buah jembatan penghubung antardesa yang tersebar di empat kabupaten/kota tersebut juga ikut terputus. Kopli, 36,warga Perumnas Griya Sejahtera II, Gunung Ibul Blok C2 mengatakan, air sudah masuk ke rumahnya sejak pukul 08.00 WIB. Biasanya air hanya mampir hingga batas pekarangan rumahnya saja. “Bukan hanya tidak bisa berbuat apa-apa, kami juga takut dengan hewan air seperti ular, biawak yang masuk ke rumah.

Karena perumahan ini dekat dengan sungai dan hutan,”ucapnya. Daerah Prabumulih yang menjadi langganan banjir adalah Kampung Legok, Bantaran Sungai Karang Jaya, Muara Dua, Gunung Ibul,Maja Sari dan Kebun Duren. Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), luas area persawahan yang terendam banjir akibat melupnya sejumlah sungai dan anak sungai di OKI makin bertambah. Jika sebelumnya terdata 552 hektare lahan padi di Kecamatan Lempuing terendam, kemarin meluas ke Kecamatan Lempuing Jaya,tepatnya di Sungai Belida. Data hingga pukul 17.30 WIB tercatat penambahan 52 hektare persawahan turut terendam.

Pantauan harian Seputar Indonesia di lapangan, kondisi persawahan cukup memprihatinkan. Di mana hamparan sawah sudah berubah menjadi sungai dan semua tanaman padi di titik tersebut terendam air. Kondisi terparah terlihat di Desa Kepahyang,Kecamatan Lempuing. Bahkan, ada beberapa titik yang kedalamannya setinggi dada orang dewasa. Camat Lempuing,Arif Akhadi yang dikonfirmasi menyatakan, data terakhir yang masuk untuk Kecamatan Lempuing berjumlah 582 hektare. Sementara untuk Kecamatan Lempuing Jaya, banjir melanda lebih dari 50 hektare persawahan warga. Sedangkan di Muaraenim,meski air Sungai Lematang mulai surut, namun beberapa desa masih terendam banjir.

Pemerintah Kabupaten Muaraenim memberlakukan siaga bencana dan telah menurunkan seluruh aparat untuk membantu masyarakat yang desanya masih terendam banjir. Dalam rapat koordinasi siaga bencana di ruang rapat Pemkab Kabupaten Muaraenim, kemarin Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar memerintahkan kepada seluruh jajaran Dinas di Pemkab Muaraenim untuk bekerja secara masksimal.“Saya perintahkan kepada seluruh dinas dan instansi agar tanggap bencana. Khusus kepada para camat dan kepala desa untuk bekerja maksimal,” ungkap Muzakir.

Sementara itu,Sekretaris Daerah Kabupaten Muaraenim A Wahab mengatakan, meski tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana banjir tersebut,namun pihaknya tetap mengkhawatirkan kondisi tersebut. Selain menyuplai makanan, pakaian dan obat-obatan bahkan telah pula mendirikan sebanyak 63 titik posko tanggap bencana di Muaraenim, pihaknya juga kini terus menerima bantuan sembako dari semua pihak.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muaraenim Teguh Djaya menambahkan,meski terjadi banjir yang cukup besar karena luapan Sungai Lematang dan Sungai Enim, namun tidak ada laporan korban jiwa. “Tidak ada laporan korban jiwa karena bencana banjir ini.Namun kami harap warga waspada, karena aliran sungai masih sangat deras,”ungkap Teguh.

Hilang

Meski tidak ada korban jiwa, namun Teguh mengaku telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang tenaga honorer Balai Benih Ikan Dinas Peternakan Muaraenim bernama Dodi Muharam, 32, terseret aliran sungai. Peristiwa itu terjadi Minggu (7/2) sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Muara Belida,Kecamatan Gunung Megang. Hingga kemarin tubuh korban belum ditemukan.

Menurut informasi di lapangan, korban saat itu bersama empat rekannya naik speedboat dari Muaraenim menuju Muara Belida.Dan saat melewati kawasan desa yang terendam banjir, korban yang berada di atas speedboat memegang kabel listrik. “Saya dapat laporan katanya dia tersengat listrik dan terpental dari atas speedboat lalu masuk ke dalam Sungai Lematang. Dan kini kami juga masih melakukan pencarian,” ungkap Teguh. Kapolres Muaraenim AKBP Yohanes melalui Kapolsek Gunung Megang AKP Andi membenarkan peristiwa tersebut. Menurut dia, hingga kini tubuh korban belum ditemukan dan diduga korban terseret arus. “Ya, tapi tubuhnya belum ditemukan. Dan kita juga belum tahu apakah korban selamat atau telah tewas,”kata Andi.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan warga Muaraenim terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, setelah desa mereka terendam banjir hingga tiga meter. Banjir terparah terjadi di kawasan Kelurahan Muaraenim, Tungkal, Talang Jawa,Desa Kepur,Tanjung Raman,dan sekitarnya.Banjir juga merendam Kecamatan Ujan Mas, tepatnya di Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik,Penanggiran,Guci. Sedangkan di Kecamatan Benakat, banjir merendam Desa Pagar Jati dan sekitarnya.Di Kecamatan Gunung Megang, banjir merendam Desa Sungai Rotan, Muara Belida dan lain-lain.

Fasilitas Rusak

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan,hingga kemarin empat kabupetan/kota di Sumsel, yakni Kabupaten OKU,OKU Timur, Muaraenim, dan Lahat masih terendam banjir. “Sekarang ini empat kabupaten tersebut masih saja terendam banjir. Namun, untuk membantu warga yang ada kita sudah menyalurkan bantuan berupa perahu karet, dapur umum, tenda pengungsian, bahan makanan dan lainnya,” ujar Alex di Hotel Aryaduta Palembang,kemarin.

Alex menjelaskan, banjir yang melanda empat kabupaten tersebut tidak hanya merusak areal persawahan, perkebunan dan lahan milik warga, melainkan juga merusak berbagai fasilitas negara. Seperti jembatan yang roboh diterjang banjir, jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah juga banyak yang rusak.Untuk itu,Pemprov Sumsel membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan. “Sekarang ini ada beberapa fasilitas negara yang rusak akibat terendam banjir. Misalnya adanya jembatan yang patah dan jalan yang rusak, perlu dilakukan perbaikan.

Karena itu, selain membutuhkan dana yang besar untuk melakukan perbaikan juga harus menunggu kondisi air surut terlebih dahulu,”tukas dia. Gubernur menjelaska, sebenarnya dirinya ingin segera meninjau langsung kondisi banjir yang melanda empat daerah di Sumsel tersebut. Akan tetapi, karena ada kegiatan HPN ditambah dengan kedatangan Presiden perlu ditentukan waktunya.“Jika sudah selesai pasti saya akan melakukan peninjauan,” ujar dia. Sementara itu, Koordinator Tagana Sumsel, H MS Sumarwan ketika dikonfirmasi mengungkapkan, sekarang ini pihaknya tengah memberikan bantuan kepada para korban bencana alam di empat daerah yang terkena banjir. Bantuan yang disalurkan berupa lima ton beras, mi instan, sarden, kecap, saos, tenda family untuk pengungsian, dapur umum dan lainnya.

“Sekarang ini bantuan sudah disalurkan,” ujar Sumarwan yang mengaku tengah memberikan bantuan di Kabupaten Muaraenim. Dia menjelaskan,selain bantuan makanan, pihaknya juga memberikan bantuan berupa perahu karet dua unit di Kota Prabumulih dan satu unit di Kabupaten Muaraenim. Bantuan tersebut untuk mempermudah mobilisasi penyelamatan mengingat kedalaman air masih mencapai 1,5 meter.

Selengkapnya...

Banjir Rendam 1.497,5 Ha Sawah

MARTAPURA – Luas areal tanaman padi sawah di Kabupaten OKU Timur yang terendam bajir terus bertambah. Hingga, Minggu (7/2) areal tanaman padi petani didaerah ini yang terendam sudah terdata mencapai 1.497,5 hektar.

Menurut data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten OKU Timur menyebutkan benjir akibat hujan terus menerus yang terjadi, Jumat (5/2) lalu itu setidaknya telah merendam sawah milik petani di enam kecamatan di OKU Timur.

"Banjir kali ini kebanyakan merendam padi petani dengan usia tanam antara 7 hingga satu bulan," ungkap Kadis TPH OKUT, Ir H Tubagus Sunarseno,MSi.

Dijelaskan oleh Tubagus, enam kecamatan yang sawah petaninya direndam banjir itu meliputi di Kecamatan Martapura banir merendam 9 desa dengan total 57 hektar sawah yang tengelam.Kemudian di Kecamatan Madang Suku II sawah yang terendam sebanyak 286 hektar tersebar di 7 desa.

Sedangkan di Kecamatan Buay Pemuka Piliung sawah yang tenggelam seluas 10. di Kecamatan Buay Madang Timur sekitar 16 hektar sawah terendam. Sementara itu di Kecamatan Semendawai Barat ada 50 hektar tenggelam. Dari Kecamatan Madang Suku I ada 919,50 hektar, sedangkan sisanya tersebar di sejumlah lokasi

"Total sawah yang terendam banjir karena banjir kali ini mencapai 1.497,5 hektar lebih," terangnya.

Tubagus menjelaskan hingga hari ini gedangan air masih ada yang belum surut arena itu dirinya meminta petani untuk tetap memantau kondisi banjir.

"Petani di harapkan untuk tidak panik namun harus tetap waspada, akan timbulnya banjir susulan mengingat curah hujan yang tutun diprediksi masih akan turun dalam tiga hari kedepan," imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai luas areal yang rusak atau poso akibat banjir ini. Tubagus belum bisa menjawab mengingat kondisi sekarang ini kondisi ketinggian air belum normal. Sehingga pihaknya masih harus menunggu sawah itu kembali kering untuk memvalidkan data kerusakan, baik ruas ringan, sedang maupun rusak parah atau poso.

"Jika memang ada tanaman padi ini yang rusak, kita akan segera menyalurkan bantuan benih pada petani, jangan sampai petani yang sudah rugi itu kembali menelan kerugaian lebih besar," paparnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan OKU Timur, Ir H Aulia Akbar Syafei menganggap bencana banjir yang melanda ribuan hektar sawah petani di OKU Timur ini sebagai musibah tahunan.

"Tingginya potensi hujan, tentu akan berdampak meluapnya sejumlah aliran sungai, akibatnnya air menengelamkan sawah disekitarnya," demikian Aulia.

Sriwijaya Post - Minggu, 7 Februari 2010

Selengkapnya...

Ratusan Kubik Pinus Dibabat Maling

MUARAENIM, SRIPO — Ratusan kubik pohon pinus milik Inhutani (negara) yang merupakan hutan hasil reboisasi PT Musi Hutan Persada (MHP), gundul habis dibabat maling. Setidaknya 10 truk kayu bermuatan kayu gelondongan bersama 23 pelaku berhasil diamankan di Mapolres Muaraenim, Minggu (7/2).

Dari pengamatan Sripo di lapangan, kayu tersebut hampir semuanya jenis pinus dimuat dalam 10 truk dengan ukuran sekitar 4 meter. Sedangkan diameter kayu tersebut bervariasi dari mulai 22 sampai 24 cm.

Saat ini, seluruh truk yang bermuatan kayu diamankan di SPBU Rambang Dangku sebab di Mapolsek Rambang Dangku halamannya tidak memadai.

Adapun 10 truk yang mengangkut kayu ilegal loging tersebut yakni truk PS Kuning B 9212 J, BE 9037 T, BE 4710 AE, BE 4290 B, sedangkan yang lainnya tidak ada platnya. Dan diduga kayu tersebut akan dibawa ke daerah Lampung jika melihat plat kendaraannya dan pemberi modalnya.

“Kita telah mengamankan 23 orang sebagai saksi dahulu. Dan dari pendalaman untuk sementara kita akan menetapkan lima orang sebagai calon tersangka,” tegas Kapolres Muaraenim AKBP Drs H Yohanes Suharmanto SH Sik, melalui Wakapolres Muaraenm, Kompol Barliansyah SH, Minggu (7/2) di ruang kerjanya.

Laporan Warga Menurut Wakapolres, pembalakan liar itu terungkap berawal dari laporan masyarakat tentang dugaan kegiatan penebangan pohon secara di wilayah PT MHP, Suban Jeriji, Muaraenim, Kamis (4/2).

Atas informasi tersebut, ia bersama anggota langsung terjun ke lapangan menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di tempat itu para pelaku sedang menebang dan memuat kayu ke atas truk. Maka seluruh pelaku berikut barang bukti 10 buah truk, 9 gergaji besar dan parang.

“Untuk dokumen usaha kayu mereka cukup lengkap. Tetapi mereka tidak mempunyai izin untuk menebang di lokasi tersebut. Apalagi hutan tersebut adalah hutan reboisasi milik negara. Sangat jelas terpampang di papan peringatannya,” tegas Barliansyah.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ada lima orang yang akan dijadikan calon tersangka yakni AY (45), SY (40), MATS (43), BAS (43) dan MAT (37) yang terhimpun dalam sebuah perusahaan CV BJ. Kelima orang inilah yang mempunyai modal dan menyuruh warga untuk melakukan penebangan di lokasi hutan tersebut. Sedangkan pelaku lainnya adalah pekerja yang hanya mengambil upahan. Mereka tidak tahu jika hutan tersebut adalah milik negara dan dilarang untuk ditebang.

Hutan pinus tersebut sengaja ditanam oleh PT MHP sejak tahun 1978. Atas perbuatan tersebut, para pelaku akan dikenakan pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda Rp 15 miliar.

Selengkapnya...

Waspadai Ancaman Longsor

SELAINmusibah banjir,sejumlah kabupaten/kota di Sumsel juga terancam longsor. Daerah rawan longsor terutama yang berada di perbukitan seperti Pagaralam,Lahat, Muaraenim, Lubuklinggau, dan sebagian wilayah OKU.

Kepala Stasiun Klimatologi Kenten Palembang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),Mohammad Irdam mengungkapkan, longsor ini sangat mungkin terjadi di daerah perbukitan mengingat curah hujan dalam sepekan terakhir cukup tinggi. “Selain banjir, hujan nanti yang harus diwaspadai longsornya.Karena curah hujan tinggi membuat tanah bisa longsor apalagi kalau hutan di sekitarnya gundul,” terang Irdam kemarin. Untuk itu, lanjut dia, masyarakat yang tinggal di sekitar perbukitan harus ekstra menjaga kelestarian hutan.

Karena pepohonan yang ada di sekitar bukit secara tidak langsung menguatkan tanah dengan akarnya. Tidak hanya itu, masyarakat yang berdiam di dataran tinggi juga patut waspada menghadapi musim penghujan kali ini.Pasalnya jika curah hujan lebih dari 50 mm, intensitas hujan akan sangat besar sehingga memungkinkan tanah menjadi labil dan menyebabkan longsor. “Kalau tidak dilestarikan vegetasinya bisa berkurang dan longsor mungkin terjadi,” paparnya. Selain tanah longsor, kawasan Sumsel Barat itu sambung Irdam juga rentan terhadap gempa bumi. Itu dikarenakan letaknya yang sangat dekat dengan perbukitan.

Sementara itu hingga kemarin, curah hujan yang terjadi di Kota Palembang masih dalam batas normal dengan besaran 135,4 mm, namun diperkirakan sampai akhir bulan curah hujannya akan sampai 200 mm.“Puncak musim hujan kita perkirakan Desember,Januari dan Maret.Tapi itu masih terpengaruh fenomena global juga, seperti Elnino,dan La-nina,”kata dia. Jika efek fenomena global Elnino yang terjadi lanjut Irdam kekeringan umumnya akan datang.

Karena Elnino diartikan sebagai peristiwa di lautan berupa penyimpangan suhu muka laut di atas rataratanya di daerah Pasifik Tengah dan Timur khatulistiwa yang ditandai dengan suhu muka laut yang panas. Curah hujan dapat dikatakan tinggi jika intensitasnya mencapai 300-400 mm. Biasanya saat itu curah hujan terjadi selama 24 jam. Namun jika La-nina yang memengaruhi, banjir besar harus segera diwaspadai karena fenomenanya kebalikan dari Elnino. “Musim penghujan itu kalau curah hujannya di atas 150 mm, kalau kurang dari itulah kemarau. Nah dari pengamatan kita sejak Oktober curah hujan sudah 211,6 mm.Kalau ini berlanjut sampai November berarti mendekati puncak musim hujan,”ujarnya.

Sementara itu,Prakirawan Stasiun Klimatologi Kenten Palembang Indra Purna menjelaskan, bahwa ombak laut masih cukup aman masing-masing 1-2 meter untuk selat Sunda dan 1-1,5 meter untuk selat Bangka.“ Masih aman tapi waspadai juga angin kencang karena kecepatan angin sekarang 5-15 knots,”kata dia. Dia juga menjelaskan, dengan keadaan tersebut dipastikan sedikit banyak akan mengganggu jadwal pelayaran terutama yang akan melintasi selat Bangka dan Batam. ”Ini dikarenakan belum stabilnya keadaan gelombang diperairan sungai Musi, kita himbau kepada seluruh adpel untuk berhati-hati dan selalu waspada,”kata dia.

Terpisah,Kepala Pelabuhan 35 Ilir Palembang,Ansyori menegaskan, untuk mengantisipasi kelebihan muatan, pihaknya melakukan pembatasan angkutan hewan ternak yang hendak menuju pulau bangka dengan menggunakan Ferry.”Untuk saat ini kita memang hanya mengangkut dua truk yang berisikan hewan ternak seperti sapi dan kambing untuk satu kali pemberangkatan.”kata dia. Ansyori mengatakan, biasanya dalam satu hari pihaknya dapat mengangkut empat hingga lima truk hewan.”Namun saat ini, kita harus lebih bisa mengatur posisi yang ada, ”ujarnya.

Pengurangan ini,menurutnya,mengingat kondisi cuaca diperairan selat bangka masih belum normal. ”Untuk gelombang sendiri, terkadang tidak teratur.Terkadang tinggi, namun terkadang juga normal.Hal tersebut sesuai dengan pelaporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Oleh karena itu,kita terus melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut,”tegas dia. Hal yang sama juga ditegaskan Kepala Bidang Hubla dan ASDP Dishub Kota Palembang Said Albar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut dia,kondisi cuaca di awal tahun selalu buruk dan kurang bersahabat bagi pelayaran.

“Pada pengalaman tahun sebelumnya, kondisi cuaca pada akhir tahun biasanya buruk dan gelombang tinggi mencapai 4 meter.Karena itu, kita kurangi muatan penumpang. Misalnya, kapasitas kapal 70 penumpang, kita izinkan hanya 50 penumpang saja.Tapi ini juga bukan untuk seterusnya,karena cuaca masih fluktuatif,” jelas dia. Said menegaskan, saat ini, karena curah hujan yang terus menerus tinggi membuat ketinggian gelombang laut menjadi besar. ”Hanya saja,laporan yang kita terima, gelombang masih mencapai ketinggian normal yakni sekitar 1,5 meter,”katanya.

Jika cuaca makin buruk,lanjut Said,maka jadwal kapal juga akan dikurangi (shift). Selain itu, kendaraan yang akan menyeberang juga ikut dibatasi. “Dalam satu kapal bisa dibagi antara truk muatan dengan kendaraan pribadi. Untuk truk pengangkut, kita juga minta agar diikat kencang.Supaya tidak mempengaruhi keseimbangan kapal,” kata dia.

Selengkapnya...

Empat Kabupaten Terendam Banjir

MUARAENIM(SI) – Ribuan warga di empat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir.Puluhan desa juga terisolasi akibat jembatan putus diterjang banjir. Musibah banjir terjadi secara bersamaan di wilayah Kabupaten Muaraenim,Lahat,OKU dan OKU Timur.

Lokasi terparah terjadi di wilayah Muaraenim. Di mana banjir mencapai ketinggian tiga meter dan merendam puluhan desa. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir terjadi akibat Sungai Lematang dan Sungai Enim meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Muaraenim sejak Jumat (6/2) malam.Bahkan, sedikitnya tiga jembatan putus karena derasnya air sungai. Pantauan Seputar Indonesia di lapangan, desa yang terendam di antaranya,Desa Tanjung Raman, Kecamatan Muaraenim; Desa Muara Gula,Kecamatan Ujan Mas, dan desa-desa lainnya.

Sejak pagi, warga berduyun-duyun ke jalan raya dan ke daerah yang lebih tinggi untuk menyelamatkan barang berharga mereka. “Ini banjir yang terbesar sejak 1992. Meskipun belum menelan korban jiwa namun sebagian besar warga terpaksa diungsikan,” ujar Kepala Desa Tanjung Raman, Thalaludin saat dijumpai di lokasi kemarin. Menurut dia, sebanyak 350 kepala keluarga di desa tersebut terpaksa mengungsi ke rumah sanak keluarganya, sedangkan sekitar 350 orang lainnya diungsikan ke Masjid Al Mutaqin. Kedalaman banjir di desa tersebut bervariasi mulai 1-3 meter sehingga rumah penduduk yang kebanyakan bertiang juga turut terendam.

Kepala Desa Pagar Jati, Herman Sartono, menambahkan, banjir di desanya semakin tinggi dan telah mencapai dua meter lebih. Bahkan ada rumah warga yang benar-benar tenggelam. Dan dia telah memerintahkan kepada warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Luapan Sungai Lematang dan Enim cukup luar biasa. Sedikitnya tiga unit jembatan gantung putus akibat terjangan luapan sungai tersebut.Yakni Jembatan di Muaraenim, dan dua jembatan lainnya di Desa Penanggiran dan Desa Pinang Belarik,Kecamatan Ujan Mas.Kabid Jalan dan Jembatan, PU Bina Marga Kabupaten Muaraenim A Yani mengungkapkan, dari data dan informasi yang dilaporkan sediktinya tiga jembatan gantung putus akibat banjir.

“Adapun jembatan gantung yang putus itu terbuat dari besi sling dan lantai kayu dan kita mendapat laporan berada di Kelurahan Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Desa Penanggiran dan Desa Pinang Belarik,Kecamatan Ujan Mas,Muaraenim,”kata dia. Sejak kemarin, masyarakat setempat terpaksa menggunakan perahu dan ban sebagai alternatif angkutan di saat banjir. Mereka membantu warga mengangkut pakaian, atau peralatan rumah tangga yang berhasil diselamatkan.

“Banyak juga Pak kendaraan seperti mobil dan motor yang terendam banjir.Dan semuanya sudah diangkut ke tempat yang lebih aman,” ungkap Saidina, 26, warga Desa Muara Gula Kecamatan ujan Mas. Bupati Muaraenim Ir Muzakir SS,membenarkan jika ada beberapa jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir. Permasalahan tersebut akan dilakukan pengkajian dahulu dan jika dana memungkinkan jembatan tersebut akan dibangun secepatnya. “Namun untuk tahap awal kita akan memprioritaskan penanganan terhadap korban yang kebanjiran dahulu,”ujarnya. Dia menjelaskan, pihaknya telah memantau seluruh daerah di Muaraenim yang dilanda banjir.

Terutama lokasi yang rendah dan berada di pinggir Sungai Lematang dan Sungai Enim. Di antaranya Kelurahan Muaraenim, Tungkal, Talang Jawa, Desa Kepur,Tanjung Raman,dan sekitarnya. Lalu di kecamatan Ujan Mas, banjir juga menggenangi Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik, Penanggiran, Guci. Kemudian di Kecamatan Benakat di desa Pagar Jati dan sekitarnya. Kecamatan Gunung Megang, Sungai Rotan, Muara Belida dan lain-lain. “Saya sudah perintahkan, agar aparat desa dan camat segera membantu warga dengan mendirikan dapur umum.

Sebab itu dulu yang lebih penting,”kata dia. Bupati mengaku telah memerintahkan kepada tim penyelamat dan tim sar dari Muaraenim untuk siaga, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya korban jiwa. Untuk menanggulangi dan mengantisipasi krisis pangan terutama untuk para korban banjir,Pemprov Sumsel kemarin menyalurkan bantuan berupa 5 ton beras kepada para korban banjir.Pernyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Sumsel,Yulizar Dinoto kepada Sekda Kabupaten Muaraenim A Wahab Maharis di halaman Pemkab Muaraenim kemarin.

Sementara di Kabupaten OKU Timur, banjir juga merendam puluhan rumah dan ratusan hektare sawah warga Kelurahan Paku Sekunyit dan Terukis,Kecamatan Martapura, OKU Timur. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Komering. Ketinggian air yang masuk ke rumah penduduk mencapai 30 centi meter. Meski tergenang banjir belum ada warga yang mengungsi. Hingga kini mereka masih bertahan di rumah masing-masing.

Ardi, 35, warga Kampung Sawah Pangku Sengkunyit mengatakan, banjir sudah terjadi sejak dua hari terakhir.“Kita tetap waspada dan terus berjaga-jaga karena kita belum megetahui kapan air akan surut,”terangnya. Kepala Badan (Kaban) Penanggulangan Bencana Daerah OKU Timur Dahrizal Effendi mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menanggulanginya. ”Kita akan segera turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan,” terangnya.

Jembatan Ambruk

Di Kabupaten Lahat, hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Lahat sejak beberapa pekan terakhir,menyebabkan jembatan penghubung Desa Ulak Mas Unit II Senabing SP VI Lahat Bengkurat, Kecamatan Lahat, ambruk.Akibatnya,jalur transportasi darat yang menghubungkan kedua desa tersebut putus total. Kepala Desa (Kades) Desa Ulak Mas Talim mengatakan ambruknya jembatan tersebut terjadi Minggu (31/1) sekitar pukul 12.00 WIB, lalu. Besarnya intensitas air membuat tiang penyangga tak kuat menahan arus yang meluap.

Tak hanya itu, hujan deras turut mengikis tanah dan tembok fondasi sehingga kondisi jembatan menjadi labil dan rusak parah. Menurut Talim, jembatan yang di bangun pada 1981 tersebut memiliki panjang 8 meter dengan lebar sekitar 6 meter.Jembatan ini sendiri, merupakan akses utama jalur transportasi bagi warga sekitar guna mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. “Putusnya jembatan ini tentu saja sangat menggangu aktivitas dan roda perekonomian masyarakat. Apalagi jika musim hujan seperti ini sejumlah ruas jalan yang ada juga digenangi lumpur dan licin.Pastinya harga karet akan anjlok dan transportasi lumpuh total,”ujar Talim kemarin.

Jembatan putus akibat derasnya hujan juga terjadi di Kabupaten OKU. Hujan deras yang mengguyur Bumi Sebimbing Sekundang beberapa hari belakangan memutuskan jembatan gantung di Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu (OKU). Jembatan sepanjang 125 meter, yang menghubungkan Desa Seleman dengan dua desa di seberangnya yaitu Desa Guna Makmur serta Desa Panai Makmur, Kecamatan Semidang Aji tersebut diketahui terputus pada Jumat (5/2) malam lalu.

Selengkapnya...

Hutan Reboisasi Inhutani Rusak

MUARAENIM(SI) — Polres Muaraenim kemarin mengamankan 10 truk kayu pinus,yang diduga hasil pembalakan liar di hutan reboisasi milik Inhutani di Desa Suban Jeriji,Kecamatan Rambang Dangku, Muaraenim.


Puluhan kubik kayu bersama lima orang tersangka kini diamankan di Mapolres Muaraenim. Kelima orang ini diduga kuat sebagai dalam aksi illegal logging. Operasi ini dilakukan Tim reserse krimimal yang dipimpin Wakapolres Muaraenim Kompol Barliansyah, kemarin Jumat(5/2) sore sekitar pukul 15.00 WIB di Muaraenim. Kapolres Muaraenim AKBP Yohanes Soeharmanto yang didampingi Wakapolres Muaraenim Kompol Barliansyah mengatakan, pihaknya telah berhasil mengungkap kasus pembalakan liar dikawasan hutan reboisasi milik Inhutani.

Selain telah mengamankan lima calon tersangka, sebanyak 18 orang saksi yang diduga terkait pencurian kayu Negara tersebut masih menjalani pemeriksaan. Dikatakannya,kepolisian awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang indikasi pencurian kayu di Kawasan Suban Jeriji. Beberapa orang aparat kemudian diturunkan, dan ternyata di lokasi tengah berlangsung penebangan liar.“Kini kami masih meminta keterangan dari para pelaku, dan 18 orang saksi.Kayu tersebut berasal dari kawasan hutan reboisasi,” ungkapYohanes. Dijelaskannya, selama ini memang sulit mengungkap kasus illegal logging, karena aparat kepolisian membutuhkan waktu untuk menelusuri hak dan izin dari perusahaan yang melakukan penebangan liar tersebut.

Lantaran, ungkap dia,para pelaku tergabung dalam sebuah perusahaan berbentuk CV atau PT yang dan memang memiki izin resmi dari instansi terkait. ”Setelah kita lakukan penyelidikan di lapangan, ternyata kelima orang yang akan kita jadikan tersangka, memberikan modal kepada anak buahnya untuk menebang kayu pinus milik hutan reboisasi Inhutani. Jelas ini melanggar dan menyalahi aturan,”bebernya. Wakapolres Muaraenim Kompol Barliansyah menjelaskan, kayu-kayu tersebut diduga di kelola oleh lima orang calon tersangka tersebut dalam sebuah perusahaan sawmill di Muaraenim.

Adapun kelima tersangka itu yakni,AY, SY, Bas, Mat dan Mts, beberapa diantaranya adalah warga Muaraenim dan tiga orang lainnya warga Lampung. Menurutnya,perusahaan tersebut memperkerjakan orang lain, bahkan memberi modal kepada beberapa orang buruh, termasuk 18 orang diantaranya yang kini ditetapkan sebagai saksi oleh pihak Polres. Untum diketahui, kayu - kayu pinus yang berada di hutan reboisasi penghijauan dari Inhutani yang ditanam sejak tahun 1978 lalu. ”Sekarang hutan reboisasi tersebut sudah hampir gundul,karena kayunya banyak diambil.

Dari hasil penyidikan yang kita lakukan.Aksi pembalakan liar yang mereka lakukan sudah hampir setengah tahun lebih,”ungkapnya. Menurut Barliansyah, saat ini sebanyak 10 truk kayu tersebut masih berada di SPBU Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim, dan dijaga ketat aparat kepolisian Polres Muaraenim. Truk-trukituterpaksadititipkan, sebab halaman Mapolsek Rambang Dangku terlalu sempit dan tidak memadai untuk memarkirkan 10 truk berisi kayu pinus tersebut. Selain itu, aparat juga mengamankan sembilan unit mesin Sinsaw (Pemotong Kayu) dan beberapa unit senjata tajam berupa parang.

“Jika terbukti para pelaku pembalakanliar, iniakanterjeratundangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,”tungkasnya.

Selengkapnya...

Pemprov Seleksi Investor TAA

PALEMBANG (SI) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel segera menyeleksi calon investor terbaik untuk pembangunan kawasan Tanjung Api-api (TAA).

Sekarang ini rencana pembangunan jalur kereta api double track sepanjang 320 kilometer dari Lubuk Linggau-TAA dan pelabuhan TAA masih banyak peminat.Terakhir PT Adani telah memaparkan perencanannya sehingga membuat pihak pemprov melakukan penyeleksian terhadap beberapa investor. “Sekarang ini banyak investor yang berminat menjalankan proyek pembangunan jalur kereta api double track dan pelabuhan TAA. Salah satunya PT Adani yang telah melakukan paparan kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Eddy Hermanto kemarin.

Dia menuturkan PT Adani sudah melakukan survei dan sudah berjalan 50% Namun, untuk persetujuan pembangunan kawasan tersebut pihaknya masih minta kesanggupan investor untuk membangun double track dan pelabuhan.Bukan tidak mungkin, kata dia, banyak investor lain masuk dan mengerjakan proyek yang ada tersebut. Untuk itu, penyeleksian melalui pemaparan oleh Gubernur Sumsel telah dilakukan pada awal 2010 ini. “Meski demikian,bukan berarti PT Adani yang akan melaksanakan proyek ini.Mereka baru melakukan studi dan perencanaan untuk pembangunan dan ada yang sudah selesai. Apalagi, bukan hanya PT Adani yang terakhir menawarkan investasi senilai sekitar Rp5 triliun ini,”tukas dia.

Lebih lanjut dikatakannya, panjang double track yang akan dibangun dari Lubuk Linggau ke TAA sekitar 320 km. Pemprov Sumsel, kata dia, tidak akan gegabah dengan asal menunjuk investor untuk membangun tanpa menyeleksi terlebih dahulu. Namun pembangunan akan dilakukan secepatnya.“Beberapa investor akan melakukan paparan kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam waktu dekat ini. Untuk itu, Pemprov Sumsel akan mencari yang terbaik dan yang paling penting kesanggupan investor untuk membangun kawasan TAA,”tukas dia.

Dia mengaku terdapat beberapa investor lagi yang akan melakukan pemaparan dan tinggal menunggu waktu karena banyak yang berminat.“Kita akan lihat dulu dari beberapa paparan investor dan akan diseleksi mana yang terbaik, bagus dan dianggap visible. Kalau ada yang bagus akan kita tunjuk, tergantung siapa yang siap sekarang, maka realisasi pembangunan akan secepatnya,”ujar dia. Sementara itu,Gubernur Sumsel H Alex Noerdin membenarkan sudah banyak investor yang akan menggarap proyek besar tersebut. Namun, pihaknya tetap akan menyeleksi investor yang memenuhi kriteria.

“Investor banyak, kita lihat nanti mana yang paling menguntungkan daerah. Sehingga kerjasama tersebut menguntungkan bagi percepatan pembangunan ini dan pasti harus berdasarkan aturan,”katanya. Alex mengatakan, percepatan pembangunan TAA tidak akan mengandalkan satu investor karena akan memakan waktu lama dan tidak efektif. Gubernur menambahkan, tidak menutup kemungkinan jika kesemua investor datang dari satu negara.

Mengenai target penyelesaian, Alex menjelaskan untuk pelabuhan serta kawasan industri, diperkirakan akan jauh lebih cepat selesai.“Ada beberapa paket kegiatan dalam percepatan pembangunan TAA mendatang. Kita akan buat satu paket jalan kereta api, pelabuhan TAA dan kawasan industri TAA. Jalan ke TAA nanti bisa jalan melalui kereta api,jalan mobil atau sistem kanal,”katanya.

Selengkapnya...

Desa Taufik Kiemas Banjir

Sriwijaya Post

MUARAENIM -Ribuan warga yang tersebar di desa-desa dalam Kabupaten Muaraenim terpaksa mengungsi terkena banjir. Bahkan hal tersebut juga dialami ratusan warga Desa Tanjung Raman, Kecamatan Muaraenim, yang merupakan tempat kelahiran H taufik Kiemas yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI.

Desa Taufik Kiemas dan desa lain memang mengalami banjir yang luar biasa sejak 1992. “Ini banjir yang terbesar sejak tahun 1992 yang lalu. Meskipun belum menelan korban jiwa namun sebagian besar warga terpaksa diungsikan,” ujar Kepala Desa Tanjung Raman, Thalaludin, yang masih kerabat dekat Taufik Kiemas ini kepada Sripo, Sabtu (6/2). Dia ikut menerima kunjungan Bupati Muaraenim Ir Muzakir SS meninjau dampak banjir di Desa Tanjung Raman.

Menurut Thalaludin yang merupakan mantan anggota DPRD Muaraenim ini, saat ini, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diungsikan sebanyak 350 orang ke Masjid Al Mutaqin. Kedalaman banjir tersebut bervariasi dari satu meter hingga tiga meter sehingga rumah panggungpun sudah terendam banjir.

Warga yang mengungsi tersebut karena rumahnya sudah terendam banjir hingga ke bagian atas. Sedangkan sebagian masih bertahan karena mereka masih bisa menggunakan rumah mereka dibagian atas. Namun yang menjadi permasalahan adalah untuk makan mereka, sebab akibat banjir tersebut praktis mereka tidak bisa mencari nafkah dan memasak. Sedangkan untuk tidur bisa menggunakan masjid. Untuk itu ia berharap bisa secepatnya ada bantuan dari pihak terkait terutama untuk konsumsi mereka. “Alhamdulilah tadi secara spontan dibantu Pak Bupati Rp 10 juta. Mudah-mudahan banjir tidak terlalu lama sehingga warga bisa beraktifitas kembali,” ujarnya.

Sedangkan menurut Kades Pagar Jati, Herman Sartono, saat ini, banjir didesanya semakin tinggi dan telah mencapai dua meter. Bahkan ada rumah warga yang hanya tinggal atap. Untuk itu ia telah meminta warga mengungsi ke rumah warga berbentuk panggung. Dan ia berharap kepada pihak terkait untuk segera memberikan bantuan kepada warga, sebab sudah empat hari terakhir warga nyaris tidak bisa mencari nafkah dari pertanian dan perkebunan karena semuanya terendam.

Sementara itu menurut Bupati Muaraenim, Ir Muzakir SS, dari pantauannya dilapangan dan informasi yang masuk, banjir tersebut hampir melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Muaraenim terutama di lokasi yang rendah dan rawan banjir. Adapun wilayah tersebut seperti di Kecamatan Muaraenim yakni Kelurahan Muaraenim, Tungkal, Talang Jawa, Desa Kepur, Tanjung Raman, dan sekitarnya. Lalu di kecamatan Ujan Mas, banjir juga menggenangi Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik, Penanggiran, Guci. Kemudian di Kecamatan Benakat di desa Pagar Jati dan sekitarnya. Kecamatan Gunung Megang, Sungai Rotan, Muara Belida dan lain-lain.

Untuk menanggulangi hal tersebut, ia telah memerintahkan seluruh pihak terkait terutama camat-camat yang daerahnya rawan banjir untuk membuat dapur umum mengantisipasi kelaparan. Begitupun untuk tenaga kesehatan untuk selalu standby terutama setelah pasca banjir akibat penyakit yang ditimbulkannya. Saat ini, Pemkab Muaraenim sedang melakukan persiapan droping bahan makanan untuk para korban banjir.
Jalinsum Lumpuh

Akibat Sungai Lematang meluap, Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujan Mas, Muaraenim, terendam banjir hingga ketinggian satu meter. Akibatnya para pengendara baik roda dua maupun empat terjebak banjir sehingga membuat macet hingga satu Kilometer, Sabtu (6/2).

Dari pengamatan dan informasi yang dihimpun di lapangan, air mulai membanjiri pemukiman warga, Sabtu (6/2) pukul 01.00. Kemudian pada pagi harinya air semakin tinggi hingga menenggelamkan rumah dan sawah. Pada siang harinya ternyata air terus bertambah dan akhirnya menenggelamkan ruas jalan negara di Desa Pinang Belarik dengan ketinggian mencapai satu meter. Bahkan beberapa titik Jalinsum juga air sudah mulai menggenangi jalan tetapi masih

ketinggian sebatas mata kaki. Akibat tinggi dan derasnya arus air tersebut, membuat beberapa kendaraan terutama yang berbodi rendah seperti sedan banyak yang terjebak karena air masuk kendaraan dan mematikan mesin mobil. Begitupun untuk kendaraan roda dua banyak yang terjebak. Akibatnya membuat ruas jalan menjadi macet hingga mencapai satu kilometer sebab jalan hanya mampu di lalui satu jalur karena harus mengantri. Bahkan banyak juga kendaraan yang balik kanan menunggu hingga air turun. Lain halnya dengan
kendaraan motor, bagi warga yang sudah tidak sabar bisa menggunakan jasa perahu menyeberangkan jalan yang terkena banjir sepanjang 500 meter.

Menurut Yudi (30) warga Palembang, yang kebetulan membawa Honda Tiger, bahwa ia bermaksud ke Kota Tanjungenim. Tetapi ternyata jalan macet. Awalnya ia mengira ada kecelakaan, tetapi ternyata terkena banjir. Karena ingin cepat ia terpaksa harus rela merogoh koceknya sebesar Rp 10 ribu untuk menyeberangkan motornya daripada mogok dan rusak. Itupun ia harus rela mengantri dengan ratusan pengendara yang lain. “Daripada lama menunggu dan takut malam serta kehujanan lebih baik kita keluar uang,” katanya.

Sementara itu Kapolres Muaraenim, AKBP Drs H Yohanes Suharmanto SH Sik melalui Kasatlantas AKP Afri Irawan Sik, pihaknya bersama intansi terkait Pemkab Muaraenim dan masyarakat dari pagi hingga saat ini akan terus melakukan pengaturan lalulintas dan pengamanan terutama bagi pengguna jalan.

Apalagi jalan tersebut adalah jalan negara yang merupakan akses utama. Pihaknya juga melakukan pengamanan dan pengaturan lalulintas terutama untuk desa-desa yang terendam banjir di pinggir jalan lintas negara sebab sebagian warga banyak yang memarkirkan kendaraan roda dua maupun empat dan barang berharga lainnya di pinggir jalan terutama untuk rumah yang tidak bertiang. “Kenyamanan dan keamanan kita utamakan. Sebab tidak menutup kemungkinan didalam kesempitan ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut,” ujarnya. sripo
(ari)

Selengkapnya...

Waterpark Terbesar di Jakabaring ( Luas RAWA pun Terancam )

PALEMBANG -untuk kedua kalinya, Jumat (5/2) PT Laguna Sriwijaya memberikan paparan persiapan rencana pembangunan Waterpark di lahan milik Pemprov Sumsel di Jakabaring seluas enam hektare (ha). Hanya saja, rapat yang digelar tertutup ini sepertinya berlangsung alot, lantaran investor minta lahan tambahan enam hektare lagi untuk kegiatan bisnis lain di kawasan itu.

Rapat yang dipimpin Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin dengan pihak investor, juga diikuti Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumsel Ir H Eddy hermanto MM, Kadis PU Cipta Karya Ir Rizal Abdullah, dan Kepala Penanaman Modal Daerah (PMD) Ir Permana dimulai pukul 15.00. Namun, rapat yang awalnya mendengarkan rencana pembangunan Waterpark ini, tiba-tiba

diskors sementara karena gubernur dan stafnya menggelar rapat di ruang kerjanya dengan para staf. Hingga pukul 17.00, pertemuan ditutup dan dilanjutkan hari ini, Sabtu (6/2) pukul 16.00.

Kepada wartawan, Eddy Hermanto mengatakan, nilai investasi yang akan ditanamkan PT Laguna Sriwijaya untuk membangun Waterpark sekitar Rp 250 miliar. PT Laguna dikenal sebagai

pengembang di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk masuk ke tempat hiburan Waterpark, nantinya ditetapkan Rp 75 ribu untuk sekali masuk dan bermain di segala permainan. Waterpark yang dibangun di Jakabaring teknologinya terbaik dari Korea. Selain Waterpark, ungkap Eddy ternyata PT Laguna Sriwijaya berniat mengembangkan investasi bisnis lain di luar areal enam hektare dan meminta tambahan lahan enam hektare lagi untuk bisnis kafe, pusat perbelanjaan, gedung serba guna dan lainnya.

Polanya jelas BOT. Kita lihat kesanggupannya dari awal tahun karena kita minta royalty begitu waterpark operasi, dalam jangka 12 tahun sudah akan investasinya kembali,” kata Eddy Hermanto.

Tiga Wahana Permainan

Dalam paparannya, PT Laguna Sriwijaya mengatakan, dalam Waterpark, nantinya ada tiga bagian, pertama objek utama permainan ombak seperti flush ball, family fall, tube slide. Kedua fasilitas pengunjung dan ketiga wahana dan permainan.

Tanah seluas sembilan hektare itu, nantinya dibangun Waterpark seluas lima hektare, lahan parkir tiga hektare dan satu hektare untuk kegiatan tambahan, seperti fasilitas ombak dengan panjang 108 meter dan lebar 50 meter dengan ketinggian gelombang buatan 4-5 meter. Dengan ombak buatan ini, pengunjung bisa melakukan surfing.

Fasilitas ini, baru ada di Spanyol dan Korsel. Sedangkan di Jakabaring, direncanakan kolam dan ombak buatan ini merupakan terbesar ketiga di dunia. Selain itu, akan ada wahana tsunami ombak 4-5 meter, family pool untuk children dan remaja, flush ball tinggi permainannya 10 meter yang boleh bermain hanya pengunjung berumur di atas 10 tahun karena ketingginnya 110 meter, perbandingan flush ball Jakabaring dan Taman Mini Indonesia hanya delapan meter, sedangkan di

Jakabaring 10 meter, sementara untuk tug slide, tingginya 1,8 meter. “Kalau rencana pembangunan sudah oke, tetapi masih ada pembehasan soal penambahan lahan sehingga kawasan Waterpark tidak hanya sebatas hiburan tetapi juga sebagai pusat kegiatan bisnis,” kata salah satu staf dari PT Laguna Sriwijaya. sripo

Selengkapnya...

Halte BRT Dinilai Pemborosan

Program bus rapid transit (BRT) Transmusi baru akan diluncurkan tanggal 10 Februari 2010. Hanya, sejauh ini sejumlah sarana dan prasarana yang ada seperti halte dan bus dinilai belum dibangun dengan maksimal.
Demikian diungkap PUM Netherlands Senior Expert, Kees Bergman kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, berdasarkan hasil pengamatan selama di Palembang, ada beberapa kendala dan kekurangan untuk halte. “Jarak halte dengan bus agak jauh,” ujarnya di kantor pemkot.
Kondisi tersebut, kata dia, akan membuat para penumpang sedikit kesulitan dan merasa tidak nyaman saat hendak naik ke bus. Di samping, halte yang dibangun terlalu rumit dan dibangun dengan dana yang tidak sedikit.
Menurut Kees, lantaran menggunakan banyak material seperti besi dan kaca, biaya yang dikeluarkan semakin besar. “Kesannya pemborosan,” ujarnya. Lain lagi jika halte dibangun secara lebih sederhana seperti menggunakan konsep COX.
“COX juga diterapkan di negara maju seperti Tokyo dan Singapura,” katanya lagi. Lantas, seperti apa halte COX itu? Menurut Kees, COX merupakan halte konsep terbuka. Tidak memiliki dinding kaca seperti halte BRT.
Yang ada, hanya atap pelindung calon penumpang dari hujan dan panas. “Namanya halte, tentu dilengkapi dengan tempat duduk,” cetusnya. Nah, lantaran memiliki konsep terbuka, bahan yang digunakan untuk membangun halte tersebut sedikit sehingga biaya pembangunannya lebih murah.
Tak hanya itu. Dengan halte COX tadi, pemerintah dapat mencari pihak sponsor atau swasta yang ingin membangun halte. “Konpensasinya, si sponsor diperbolehkan memasang iklan atau reklame di halte yang mereka bangun tadi.”
Lantas, bila ada kerusakan di halte tersebut maka itu menjadi tanggung jawab pihak sponsor. “Jadi perawatannya diserahkan ke sponsor sehingga pemerintah dapat menghemat biaya,” tukasnya.
Masih kata Kees, pihak sponsor juga tidak akan keberatan. Sebab, prinsif kerjanya kedua belah pihak saling diuntungkan. Namun, terangnya, karena sudah dibangun maka tidak banyak hal yang bisa dilakukan.
“Harapannya, ya agar difungsikan maksimal. Ke depan, kalau haltenya hendak ditambah maka bagusnya menggunakan sistem COX tadi. Lebih murah, nyaman dan fleksibel,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Wasdalops Pathi Riduan didampingi Kabid LLAJ dan Rel KA Agus Supriyanto menegaskan, peluncuran BRT bakal dilangsungkan sesuai jadwal yakni 10 Februari mendatang. Maka itu, pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan mulai pengecekan fisik bus hingga pelatihan supir. “Kita juga akan gelar simulasi selama kurang lebih satu minggu,” tukasnya.
(mg13)

Selengkapnya...

Hari Ini,Gubernur Cek Persiapan BRT Transmusi

PALEMBANG(SI) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dijadwalkan akan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi yang akan di-launching pada 10 Februari mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edy Nursalam menjelaskan, setelah serah terima bantuan bus yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya segera memperlihatkan BRT tersebut ke Gubenur Sumsel. ”Besok (hari ini), kita akan memperlihatkan BRT Transmusi ke Gubernur Sumsel. Sebanyak tiga unit BRT yang kita terima dari Pemerintah Pusat dan Dishub akan kita bawa kesana. Yakni bus yang kecil dan besar,” kata Edy, kemarin. Sebelum proses launching dilaksanakan, BRT tersebut nantinya akan dilakukan ujicoba operasional selama satu minggu sebelum digunakan untuk masyarakat umum.

Dalam ujicoba tersebut, nantinya Dishub akan melakukan pengecekan ulang secara keseluruhan. Baik itu kesiapan bus, pengemudi dan pramugara dan halte. “Untuk launching kita tetap melakukan jadwal kita dengan Menteri Perhubungan,Fredy Numberi.Kita jadwalkan pada 10 Februari atau di atas tanggal tersebut semuanya akan dapat kita laksanakan tanpa adanya halangan.Yang jelas dalam satu minggu ini telah kita lakukan pengecekan yang optimal. Seperti kopling yang ketinggian, tekanan angin ban mobil dan yang lainnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk kesiapan launching, ungkap Eddy, telah disusun sedemikian rupa, mulai dari lokasi pelaksanaan, hingga seremonialnya.“Kalau rencana kita launchingitu 10 Februari,tapi tetap saja kita serahkan kepada Menhub maunya kapan, persiapan sendiri telah kita lakukan mulai dari acara seremonialnya,”jelasnya. Terkait masih banyaknya halte yang belum sempurna, seperti ketinggian yang berbeda antara halte satu dengan yang lainnya. Pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan perbaikan. “Kita akui masih terdapat kekurangan untuk pembangunan halte tersebut.

Kita evaluasi dan kita juga telah menerima masukan dari berbagai pihak mengenai kesiapan halte ini,”tegas dia. Bahkan, sambung dia, pada 2010 ini, Dishub segera melakukan pembangunan 20 halte tambahan guna merampungkan semua titik-titik yang dirasakan masih strategis untuk dijadikan halte. ”Hanya saja, anggaran untuk penambahan ini belum turun dari pusat. Meskipun demikian, kita tetap akan merencanakan untuk penambahan halte ini.

Kemungkinan 20 halte tambahan tersebut nantinya akan lebih bersifat sederhana. Bahkan mungkin tidak harus memakai kaca seperti halte sekarang ini,”kata dia. Sementara itu,Kepala Bidang Tranportasi,Rel dan Jalan Dishub Kota Palembang Agus Supriyanto mengatakan, sebanyak 15 unit bus Transmusi baru bantuan dari Departemen Perhubungan (Dephub) yang saat ini parkir di Terminal Alang-Alang Lebar (AAL), nantinya akan diujicoba (simulasi) selama seminggu.

“Nanti acaranya akan digelar di Terminal Alang-Alang Lebar.Karena di sini juga akan menjadi pool dari Transmusi. Transmusi sendiri akan beroperasi dua shift.Yakni pukul 07.00-12.00 dan 12.00-19.00 WIB,” ujarnya. Sementara untuk menjaga kebersihan dan keamanan halte, tambah Agus, Dishub juga akan menyiapkan 15 tenaga cleaning service dan patroli.“Nanti mereka ini yang bertugas untuk menjaga kebersihan halte. Bukan itu saja, ada juga patroli keamanan,” tandasnya.

Secara terpisah, Konsultan Transportasi dari PUM Belanda Keer Bergman juga menyoroti bangunan halte Transmusi.Menurut Keer, halte tersebut sudah cukup baik.Namun,dari bangunannya memang tidak terlalu luas dan sirkulasi udaranya kurang baik. Keer menyarankan agar kedepan jika memang akan kembali dibangun halte,memakai konsep terbuka. Selain cost yang dibutuhkan lebih murah, konsep ini terkesan lebih luas dan tidak panas. “Untuk memasang iklan, halte ini juga cukup baik. Bahkan Pemkot tidak perlu mengeluarkan dana karena swasta yang akan membangun,” ujarnya.

Mengenai bus Transmusi sendiri, Keer menilai sudah mewakili konsep transportasi yang nyaman dan ramah lingkungan. “Transmusi sangat bagus, karena lebih nyaman untuk penumpang. Ini harus lebih dikembangkan lagi kedepan,”kata dia. (andhiko tungga alam)

Selengkapnya...

Dewan Panggil Direksi PTPN VII

PANGKALAN BALAI(SI) – Sehari pascapenghadangan aksi Ruwatan Bumi oleh ratusan karyawan PTPN VII yang bersenjatakan kayu,suasana di Desa Sidomulyo, Tungkal Ilir,Banyuasin kemarin masih mencekam.

Puluhan polisi tampak masih berjaga-jaga di lokasi. Sementara itu, untuk merespon sengketa lahan antara masyarakat Sidomulyo dan PTPN VII unit Bentayan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin berencana memanggil paksa Direksi PTPN VII unit Bentayan,Banyuasin. Kapolres Banyuasin AKBP Susilo RI melalui Kasat Intel AKP Andriko Bagus Penuntun mengatakan, pihaknya masih melakukan pengamanan di Desa Sidomulyo, terutama di titik-titik pusat warga dan karyawan PTPN VII berkumpul.

“Memang masih ada anggota Polres Banyuasin yang kami tempatkan di sana guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di pusat kumpulnya massa, baik dari pekerja PTPN,warga atau massa yang dicurigai akan memperuncing masalah,” terang Andriko kemarin. Namun, mantan Kasat Intel Pagaralam ini memastikan,kondisi di Desa Sidomulyo masih aman dan terkendali.“Laporan rutin menyebutkan, kondisi Sidomulyo aman dan diharapkan tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan,”ujarnya.

Dihubungi secara terpisah,Kepala Desa (Kades) Sidomulyo Tungkal Ilir Makhmud mengatakan,saat ini, warga Sidomulyo masih mengalami ketegangan.“Masyarakat sudah kembali beraktivitas. Namun, konsolidasi antarpetani untuk mencari penyelesaian akan terus dilakukan,”ungkap dia kemarin. Bahkan, tegas Makhmud, niat untuk menggelar Ruwatan Bumi di atas tanah yang bersengketa itu akan terus dilakukan oleh petani “korban” PTPN VII.“Kami hanya ingin berdoa di atas lahan yang menjadi milik kami.Kenapa dilarang dan dihadang? Apalagi dengan menggunakan jasa preman dan senjata,”keluhnya.

Makhmud mengatakan, saat ini, masyarakat Sidomulyo sangat mengharapkan penyelesaian atas sengketa lahan mereka. “Tujuan kami hanya satu, PTPN VII segera mengembalikan tanah kami seluas 387 ha yang terdiri dari 132 ha telah bersertifikat, dan 255 ha yang dilengkapi Surat Keterangan Tanah (SKT),agar kami mampu mengolah tanah kami kembali,”katanya. Dia menegaskan, perjuangan petani Sidomulyo untuk merebut lahan akan terus dilakukan sampai berhasil.“Sampai kami mendapatkan apa yang menjadi hak kami,kami akan terus berjuang, karena tanah tersebut merupakan milik kami,”imbuhnya.

Di lain pihak,kalangan legislatif Banyuasin sedang mempersiapkan upaya pemanggilan paksa Direksi PTPN VII. “Dewan akan panggil direksi bersangkutan.Pemanggilan dilakukan langsung dan bersifat mengikat.Artinya,denganpaksadilakukan pemanggilan,”ungkap Wakil Ketua DPRD Banyuasin Askolani di Pangkalan Balai kemarin. Walau diakuinya, upaya pemanggilan tersebut bukan menjadi solusi atas permasalahan sengketa lahan seluas 387 ha tersebut.

“Upaya pemanggilan terhadap Direksi PTPN VII seharusnya memang dilakukan,guna menjadikan bahan pertimbangan agar permasalahan itu menjadi terang,”jelasnya. Yang diperlukan saat ini, menurut Askolani, yakni memeriksa administrasi surat-menyurat kedua belah pihak,baik PTPN VII maupun warga.“Keduanya bersikeras karena saling memiliki pegangan surat masing-masing.

Karena itu, harus diketahui keabsahan keduanya dan perlu diurut bagaimana kepemilikan keduanya,”kata dia lagi. Askolani juga meminta pihak PTPN VII tidak bertindak anarkis dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut. “Dewan berjanji akan terus memihak kepentingan petani Sidomulyo, dan berharap PTPN VII tidak bertidak anarkis kepada petani,”tukasnya. (tazmalinda)

Selengkapnya...

Korban Gempa Diberi Alat Kerja

PALEMBANG, SRIPO — Bantuan kemanusiaan yang disumbang pembaca Sriwijaya Post melalui rekening Peduli Korban Gempa Bank SumselBabel mulai disalurkan, Kamis (4/2). Bantuan senilai Rp 247.776.859 dalam bentuk peralatan kerja akan diberikan langsung untuk warga yang bermukim di Nagari Sikucur Korong Koto, Padang Pariaman.

“Jika sebelumnya bantuan lebih berupa uang, saat ini paradigmanya diubah. Nilai uang kita ganti dengan sejumlah alat kerja agar masyarakat mampu mengembangkan usaha, kalau diberikan uang dikhawatirkan akan habis, kalau barang kan tidak,” kata Direktur Kepatuhan Bank Sumsel, Mugiono yang melepas langsung rombongan.

Rombongan diberangkatkan langsung ke Padang, tepatnya ke Kota Nagari Sikucur Korong Koto Hilalang Barat, Kabupaten Padang Pariman menggunakan tiga truk. Direncanakan bantuan akan diberikan langsung kepada kelompok petani berupa mesin bordir, mesin jahit berikut bahan baku membuat mukena. Selain itu diberikan juga hand tractor, alat perontok padi, pembersih gabah, mesin pemotong rumput dan mesin penyemprot hama dan pupuk.

Pelepasan bantuan sendiri dilakukan langsung oleh Direktur Umum Bank SumselBabel, Mugiono yang didampingi Satuan Sekretaris, Wilsar Lubis di depan Kantor Pusat Bank SumselBabel, Jalan A Rivai, Palembang. Hadir juga perwakilan Sriwijaya Post, Bastian dan Ketua Walhi Sumsel, Anwar Sadat.

Dikatakan Mugiono, bantuan sengaja diberikan kepada kelompok penjahit dan tani dengan harapan, masyarakat penerima bantuan bisa mengembangkan usaha sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Bantuan yang diberikan Sripo dan Bank SumselBabel merupakan dana nasabah dan pembaca Sripo yang berhasil dihimpun sejak 2 Oktober 2009 sampai 21 Desember 2009. Total bantuan yang diberikan senilai Rp 247.776.859 yang semuanya disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi.

Seperti diketahui, selain bekerjasama dengan Bank Sumsel-Babel, Sripo juga bekerjasama dengan BMKM (Badan Musyawarah Keluarga Minang), Hypermart dan Bank BNI Musi dalam menghimpun dana bantuan gempa Sumbar. Khusus bersama BMKM, Hypermart dan Bank BNI Musi berhasil dihimpun dana Rp 290 juta, dimana Rp 100 juta sudah diserahkan secara tunai sedangkan Rp 190 juta dibangunkan sekolah untuk para mubaligh remaja di Padang.

“Dalam penyalurannya nanti, kelompok penerima bantuan akan didampingi oleh Walhi Sumatera Barat dalam bentuk pelatihan dan managemen. Kita juga mengharapkan, setelah menerima bantuan ini masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mengembangkan perekonomian mereka,” tambah Mugiono.

Sementara Ketua Panitia Penyaluran Bantuan Bank SumselBabel peduli gempa Padang menjelaskan, untuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan maka akan dilakukan audit oleh kantor audit publik. Bantuan korban gempa Padang ini sendiri merupakan bantuan keempat kalinya kepada korban bencana nasional. Sebab sebelum bantuan ini, Bank SumselBabel juga pernah memberikan bantuan kepada korban bencana di Yogjakarta, Bengkulu, dan Aceh. (sta)

Selengkapnya...

Situasi Sidomulyo Mencekam

PANGKALAN BALAI(SI) – Situasi di Sidomulyo, Banyuasin,kemarin pagi mencekam.Keinginan warga untuk menggelar upacara Ruwatan Bumi,berupa pembacaan Yaasin sekaligus pemetaan atas lahan yang diserobot PTPN VII Banyuasin,batal dilaksanakan.

Langkah warga dihadang lebih dari 500 karyawan PTPN VII Unit Usaha Bentayan.Ketegangan bertambah karena karyawan PTPN VII juga dilengkapi dengan senjata kayu. Sekitar pukul 08.00 WIB, lebih dari 200 petani Sidomulyo dan keluarga, korban dari penyerobotan lahan PTPN VII berniat menggelar aksi Ruwatan Bumi di atas lahan yang menjadi sengketa. Namun, penjagaan dan ancaman dari karyawan PTPN VII, menyebabkan petani emosi.

Apalagi, karyawan PTPN yang menjaga lahan, notabene juga merupakan warga Sidomulyo Tungkal Ilir.Satu jam kemudian, persiapan aksi Ruwatan Bumi terus dilakukan, sembari terus melakukan koordinasi antarkelompok. Petani Sidomulyo juga terus mengumpulkan barisan aksi yang lebih banyak lagi dengan mengajak warga desa lainnya.

Bahkan, beberapa petani yang bukan korban PTPN VII,juga bersolidaritas untuk melakukan aksi ruwatan, sebagai tanda kesedihan kehilangan tanah yang dimiliki. Namun, di posisi lain, setidaknya lebih dari ratusan pegawai PTPN VII Unit Bentayan juga melakukan koordinasi barisan guna menghadang barisan aksi petani tersebut.Tak segan-segan,mereka melengkapi diri dengan kayu dan mengeluarkan umpatan dan makian yang berlebihan.

Sementara itu, ketika persiapan upacara ruwatan selesai, massa yang terdiri dari petani Sidomulyo, kembali mengecek barisan. Koordinator Lapangan (Korlap) Ngadino, 30, terus menyemangati massa tani agar terus bergerak, walau akan mendapat hadangan dari sejumlah pegawai PTPN VII nantinya. “Kami hanya ingin berdoa di lahan yang sudah hilang sejak dulu. Hanya itu yang kami bisa.

Saat ini, kami hanya melihat penindasan tanpa rasa keadilan sedikit pun di negeri ini. Ke mana kami harus mencari hidup, ketika tanah kami diserobot begitu saja oleh perusahaan yang merupakan perusahaan negara kami sendiri,”ujarnya. Suasana aksi makin memanas ketika korlap menceritakan banyaknya kehidupan warga yang harus kehilangan tanahnya.

“Sudah bertahun-tahun kami hidup, dengan melihat tanah kami ditanami orang lain. Kami ini pemilik legal, kami punya sertifikat atas tanah kami.Lalu,kenapa kami diusir oleh perusahaan negara,”keluhnya. Kondisi mencekam ini berlangsung lebih dari 2 jam.“Benar, tadi pagi, sekitar 200 petani Sidomulyo ingin melakukan aksi ruwatan di lahan sengketa PTPN VII Unit Usaha Bentayan.

Namun, sempat terhadang dengan penjagaan ketat lebih dari 1.500 orang bayaran perusahaan yang bersenjata kayu,” ungkap Kades Sidomulyo Kecamatan Tunggkal Ilir Makhmud. Kapolres Banyuasin AKBP Susilo RI melalui Kasat Intel AKP Andiko Bagus Penuntun membenarkan terjadinya penjagaan yang dilakukan karyawan PTPN di atas lahan sengketa.“Bukan 1.500 orang.

Namun, hanya sekitar 500 karyawan yang terdiri dari 200 karyawan di Pos I,170 karyawan di Pos II,dan sekitar 150 orang di Pos III,” ujar Andiko. Dia juga membenarkan bahwa karyawan PTPN VII yang menduduki lahan sengketa juga membawa kayu untuk menghalangi warga yang ingin menggelar yasinan.

Namun, lanjut mantan Kasat Intel Kota Pagaralam ini,berkat upaya persuasif petugas Polres Banyuasin, berlahan-lahan karyawan yang membawa senjata bisa dikendalikan. “Benar-benar, sempat tegang. Apalagi,pihak karyawan PTPN melengkapi diri dengan kayu guna menghalangi petani yang ingin melakukan Yasinan.Alhasil,ketika dilakukan upaya peringatan,mereka bisa dikendalikan,”jelasnya.

Terpisah, Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed meminta PTPN VII mengembalikan lahan warga, terutama lahan yang sudah memiliki sertifikat. “Demikian juga warga, untuk legowo lahan yang sama sekali tidak memiliki surat menyurat yang dikuasai PTPN VII. Pada dasarnya,Pemkab Banyuasin mendukung perjuangan warga Sidomulyo untuk merebut lahannya kembali,”tegas Amiruddin. (tazmalinda)

Selengkapnya...