Ribuan Petani OI ke Jakarta

PALEMBANG– Ribuan petani dari 20 desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang bersengketa dengan PTPN VII mengancam akan ke Jakarta pada awal Juli menuntut pengembalian lahan mereka yang diserobot PTPN VII.

Pernyataan tersebut mereka ungkapkan kemarin seusai melakukan pertemuan dengan Walhi dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Hotel Bumi Asih. Diwakili Direktur Walhi Anwar Sadat, warga menyatakan, upaya mereka membawa masalah ini ke level nasional tak lain untuk mendapatkan kejelasan masalah perebutan lahan tersebut yang sudah terjadi sejak 30 tahun silam. Selain mendatangi BUMN dan Kantor BPN pusat, rombongan yang mengatasnamakan diri Gabungan Petani Pendesak Bersatu (GPPB) itu juga mendatangi DPR RI.

“Untuk mengembalikan hak rakyat ini, kita butuh dukungan banyak pihak di pemerintahan pusat, makanya awal Juli nanti kita akan ke Jakarta mendorong pemerintah agar secepatnya menyelesaikan masalah ini,” kata Anwar Sadat kemarin. Anwar mengatakan, agresivitas warga ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai apa yang dilakukan PTPN VII di atas tanah warga sudah benarbenar tak bisa ditoleransi karena membuat warga kehilangan tanah sebagai mata pencaharian.

Belum lagi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi yang membuat warga dirugikan. “Usaha yang dikerjakan PTPN itu separuhnya ilegal, karena dari 20.000 hektare lahan yang dikerjakan baru 6.500 hektare yang memiliki HGU. Nah, kalau usaha itu mereka kerjakan di atas lahan yang tidak ada HGU, artinya tidak ada uang yang masuk ke kas negara,”ungkap dia. Karena alasan itu pula, ribuan warga dari 20 desa di enam Kecamatan OI menuntut agar tanah mereka segera dikembalikan, berikut tanahtanah warga yang ada di desa terdekat dengan Pabrik Cinta Manis PTPN VII.

“Tanah itu harapan hidup mereka maka mereka akan terus berupaya agar tanah itu kembali, ”ucapnya. Upaya mereka ke Jakarta ini diakuinya sekaligus menindaklanjuti rekomendasi yang telah disepakati beberapa waktu lalu dengan Gubernur, DPRD,dan Kapolres OI. Sementara itu, Sekjen KPA Idham Arsyad mengatakan, berdasarkan materi yang sudah dipelajarinya, masalah perebutan lahan antara warga OI dan PTPN VII ini terindikasi kuat mengarah ke korupsi.

“Kalau dari 20.000 hektare lahan itu memang benar baru 6.500 hektare yang punya HGU, artinya ini ada indikasi ke arah korupsi. Karena dari 14.000 hektare itu artinya ada penguasaan tanah tanpa hak. Itu tidak ada dalam UU Agraria,” ujarnya. Sebaliknya, dengan mengatasnamakan negara, PTPN nilainya sudah mengarah ke tindakan pidana karena menguasai tanah tanpa hak kemudian melakukan usaha di atas tanah tersebut.

“Yang jadi pertanyaan itu, ke mana larinya pemasukan itu,”kata dia. Sementara itu, seorang warga, Abdul Muis, mengatakan, untuk membawa masalah ini sampai ke nasional, pihaknya siap melakukan apa saja, termasuk bahu-membahu memobilisasi massa dari OI ke Jakarta.“Pokoknya jumlahnya lebih 1.000 orang. Kami petani bersama-sama siap mendanai itu.Ibu-ibu dan anak-anak juga akan kami ajak,”ujar dia.

Sumber : Seputar-Indonesia.com

Artikel Terkait: