PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf berharap pada mantan
Jaksa Agung yang sekarang menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Hendarman Supandji bisa menyelesaikan sengketa lahan di
Indonesia. Termasuk sengketa lahan di Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering
Ilir (OKI).
"Kita tahu, Kepala BPN yang baru dilantik di Jakarta,
Kamis (14/6/2012) ialah mantan Jaksa Agung. Dia diharapkan turun langsung ke
lokasi sengketa lahan dan menyelesaikannya," kata Eddy kepada
perwakilan pengunjuk rasa di Kantor Gubernur.
Kantor yang
beralamat di Jalan Kapten A Rivai kemarin didatangi oleh sekitar lima
ribuan massa dari berbagai desa di OI dan OKI. Setelah melakukan orasi
selama 30 menit, perwakilan rombongan berdialog bersama Wagub Sumsel di
Ruang Bina Praja.
Pada kesempatan itu, Koordinator Aksi, Anwar
Syadad menyampaikan tuntutan agar pemerintah provinsi bisa mendorong BPN
Pusat untuk meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara
VII seluas 6.500 hektare di OI.
Tuntutan kedua, mengubah status kawasan hutan di Kecamatan Tulung Selapan dan Bangkalan Lampam, OKI agar bisa diolah warga.
Menanggapi
tuntutan tersebut, Eddy Yusuf menegaskan, jika semuanya tidak bisa
dilakukan secara cepat. Butuh prosedur dan proses koordinasi dari
beberapa lembaga.
"HGU itu merupakan kebijakan BPN Pusat. Untuk
pencabutan status kawasan hutan harus memberikan rekomendasi ke
Kementrian Kehutanan. DPR dalam hal ini juga harus mengetahuinya," tutur
Eddy.
Pemprov Sumsel lanjut Eddy, akan menyampaikan aspirasi
masyarakat melalui pengiriman surat rekomendasi ke Kementrian Kehutanan.
Selain itu, massa juga diimbau agar tidak menambah masalah baru.
Setelah menggelar aksi selama dua hari, akhirnya ribuan warga dari OKI dan OI ini pulang ke dusun mereka sore kemarin.
Sumber : tribunnews.com
Artikel Terkait:
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
- Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
- 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
- Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
- WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
- Petani Desak Cabut HGU Sawit
- Tuntut Kesetaraan Hukum
- Stop Penangkapan Petani
- Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
- Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
- HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot
0 komentar:
Posting Komentar