Lima Pelanggaran HAM di Limbang Jaya

PALEMBANG, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat lima pelanggaran hak asasi manusia dalam bentrokan warga dengan polisi di Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 27 Juli lalu.

Kesimpulan diambil setelah Tim Komnas HAM melakukan investigasi selama empat hari. Hasilnya dipaparkan Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis yang juga mengetuai tim tersebut di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/8/2012).

Pelanggaran pertama adalah pelanggaran hak hidup. Hal ini karena peristiwa yang disertai penembakan oleh aparat Brigade Mobil (Brimob) tersebut menewaskan Angga bin Darmawan (12), yang diduga karena terkena peluru. Kedua adalah pelanggaran hak anak-anak untuk tak dilibatkan dalam kekerasan maupun konflik sosial.

"Karena yang tewas anak-anak, maka hak anak juga telah dilanggar," ucap Nurcholis. Ketiga adalah pelanggaran hak untuk tak diperlakukan kejam atau merendahkan martabat. Hal ini terkait kekerasan yang diterima beberapa warga oleh aparat.

Beberapa warga Desa Limbang Jaya melaporkan sempat dipukul, dicengkeram, dan ditendang oleh anggota kepolisian dalam peristiwa yang juga melukai setidaknya empat warga itu. Pelanggaran keempat adalah pelanggaran terhadap hak atas rasa aman.

Hal ini terkait meningkatnya eskalasi kekerasan pada periode 17-27 Juli di desa-desa sekitar PTPN VII Cinta Manis tersebut. Kekerasan ini berpangkal dari sengketa lahan antara warga dari 21 desa dengan PTPN VII Cinta Manis yang pecah menjadi bentrokan di Desa Limbang Jaya.

Dalam periode itu warga juga mengaku merasa terintimidasi oleh patroli maupun penggeledahan oleh pihak kepolisian. Pelanggaran kelima adalah pelanggaran hak kesehatan dan menerima pertolongan. Hal ini karena pada bentrokan di Limbang Jaya, sejumlah anggota polisi melarang warga menolong korban yang terluka. Salah satu korban dalam peristiwa itu, Rusman bin Alimin (45), juga mengalami cacat seumur hidup karena harus diamputasi lengan kirinya. Menurut Nurcholis, pelanggaran HAM yang terjadi belum termasuk pelanggaran HAM berat.

Artikel Terkait:

Kriminalisasi petani

• Jaga Lahan Gambut, Warga Desa Nusantara OKI Tolak Perkebunan Sawit
• Pernyataan Sikap : Bebaskan Tokoh Adat dan Petani Musi Banyuasin
• Walhi dan Petani tuntut pembebasan Dua Warga di OKI
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Petani Bentrok di PTPN VII Cinta Manis Sumsel
• Kapolres OI Akui Ada Kesalahan
• Kapolres OI jalani sidang disiplin
• Sidang Disiplin Enam Perwira Tertutup

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot