Dialog Konflik Lahan PTPN-Masyarakat Ogan Ilir Mentok

“Negosiasi itu tidak berarah karena mereka (PTPN) masih beranggapan bahwa persoalan yang terjadi di Ogan Ilir sebagai konflik agraria yang biasa saja."

Setelah beberapa kali melakukan unjuk rasa dan pertemuan mediasi di Jakarta, penyelesaian konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis menemui jalan buntu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sumatera Selatan Anwar Sadat, di Jakarta, hari ini.

Pada hari Senin (16/7), beberapa LSM, yaitu Walhi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Elsam, dan Sawit Watch, mendampingi setidaknya 85 warga dari 22 desa di Ogan Ilir, Sumatra Selatan, menghadiri pertemuan dengan pihak PTPN VII yang dimediasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Jakarta.

“Negosiasi itu tidak berarah karena mereka masih beranggapan bahwa persoalan yang terjadi di Ogan Ilir sebagai konflik agraria yang biasa saja. Kalau ada pertentangan, mereka inginnya bisa diselesaikan di pengadilan, sementara masyarakat ya masih mau negosiasi. Jadinya, ya sudah, deadlock, tidak ada kesepakatan,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan mediasi tersebut merupakan hasil konsesus dengan warga yang melakukan unjuk rasa pada tanggal 5 Juli silam. Ditambahkannnya, LSM memberikan rekomendasi kepada mediator agar dibentuk saja tim penyelesaian konflik yang bisa melakukan verifikasi terhadap data kedua belah pihak, namun usulan tersebut tidak ditanggapi.

“Kalau bisa mediasi, masyarakat inginnya ada win-win solution karena kalau dipaksakan lewat jalur pengadilan, mereka jelas punya keterbatasan atau akhirnya tidak berani dan jadinya (konflik) malah dibiarkan dan berlanjut terus,” tutur dia.

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan tersebut sudah berlangsung sejak 1982. Masyarakat dari 22 desa tersebut menginginkan kembali hak atas tanah mereka yang dulu diambil dengan paksa. Dari catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), baru 6.000 hektar lahan dari 20.000 hektar yang mendapatkan HGU (hak guna usaha).

Artikel Terkait:

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected