Petani: Penguasaan Lahan PTPN VII Penuh Intimidasi

PETANI dari 21 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Senin(2/7/12) aksi ke Jakarta. Mereka mendatangi BPN Pusat. Sebelum itu mereka ke Mabes Polri.
Sekitar 600 an petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Penesak Bersatu ini berteriak lantang menuntut pengembalian lahan-lahan mereka yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) unit Cinta Manis.  Lahan yang dikuasi PTPN VII unit Cinta Manis, penuh sejarah paksa dan intimidatif.
Husin, berusia 70 tahun lebih. Namun, dia tetap ikut aksi ke Jakarta, demi merjuangkan hak yang telah lama terenggut. Dia warga Desa Limanjaya. Menurut Husin, dulu, era orde baru, saat ingin menguasai tanah warga, PT PN VII diperoleh dengan paksa.
“Tanah digusur. Kalau kami tidak mau oleh bapak pembangunan itu akan ditahan. Jadi, kami tak bisa berbuat apa-apa,” katanya saat berdialog dengan BPN.
Ketam, warga Desa Tanjung Laut mengungkapkan, kala pengambilan lahan milik sang nenek, pada 1982, dia berusia 26 tahun. Dia ikut kala orang BPN mengukur tanah keluarga itu.
“Diukur luas 70 ribu meter, itu artinya tujuh ha. Dua tiga hari plang hilang.”Ternyata, tanah sudah digusur. Dia dan nenek tak ada menerima ganti rugi, tanah sudah diambil PT PN. “Bukan hanya nenek saya sendiri, warga lain di kampung juga begitu.”
Menurut dia, seharusnya, perusahaan punya bukti uang diberikan kepada siapa. Namun warga tak dapat berbuat apa-apa. Terlebih dulu zaman Seoharto. “Dikasih tak dikasih, setuju tak setuju, tanah tetap diambil.”
Abdul Muis, koordinator lapangan petani 21 desa mengatakan, ketika hendak menguasai, tanah warga yang diukur itu diciutkan. “Kami tak mau dengar masalah ganti rugi. Kami mau tanah warga kembali lagi,” katanya.

Artikel Terkait:

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected