Presiden: Bentuk Tim Terpadu PTPN Cinta Manis

JAKARTA,  — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kepala Negara meminta penyelesaian sengketa lahan tersebut dilakukan tak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga sosial dan budaya.

"Cari solusi secara komprehensif," kata Presiden kepada wartawan seusai menggelar Sidang Kabinet di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan aksi kekerasan seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Kepada pejabat daerah, Kepala Negara meminta mereka lebih responsif dalam menanggapi kerisauan masyarakat. Presiden berpendapat, aksi kekerasan dapat dicegah jika pejabat daerah lebih mendengar aspirasi publik.

"Terkait sengketa lahan, mari kita selesaikan masalah ini sejak dari hulu. Jangan peti eskan sengketa lahan karena dapat menjadi bom waktu. Selesaikan secara terpadu dan baik," kata Presiden.

Konflik sengketa memuncak ketika massa merusak dan membakar beberapa bangunan di kompleks pabrik PTPN VII tersebut pada Selasa (17/7/2012).

Massa mengepung kompleks PTPN VII Cinta Manis dengan berbekal senjata tajam. Massa dari Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) mengaku kecewa karena tuntutan lahan yang diajukan tak dikabulkan.

Tuntutan terhadap lahan PTPN VII Cinta Manis seluas sekitar 15.000 hektar diajukan warga dari 21 desa sejak Juni lalu.

Beberapa kali mereka menggelar unjuk rasa serta menduduki lahan PTPN VII Cinta Manis. Mereka mengklaim lahan itu diambil paksa tanpa ganti rugi yang sesuai pada tahun 1982. 

Sumber : www.kompas.com

Artikel Terkait:

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected