PTPN VII Serobot 13.000 Hektare Lahan Petani Ogan Ilir

 PTPN VII Unit Cinta Manis dituding merampas 13.000 hektare tanah milik petani Ogan Ilir, Sumatera Selatan. PTPN menggarap lahan diluar izin hak guna usaha yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional.

Jakarta– Ratusan petani dari 21 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat. Mereka mendesak BPN mengembalikan tanah warga yang diserobot PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII.

Menurut Yanto, warga Dusun Sentul, Tanjung Batu, lebih dari 13.000 hektare tanah warga di Kabupaten Ogan Ilir diserobot PTPN VII Unit Cinta Manis. Warga menggunakan istilah PT Tebu untuk menyebut PTPN VII karena memproduksi gula pasir. ”Kami menuntut hak yang telah dirampas PT Cinta Manis,” kata Yanto, Senin (2/7).

Kata Yanto, PTPN VII menggarap lahan warga sejak 10 tahun lalu. Perusahaan kemudian menyerobot lahan warga yang berada di luar wilayah perjanjian hak guna usaha. ”Sekarang perwakilan kami sedang berada di dalam (kantor BPN). Kalau tidak ada keputusan, kami akan bertahan di kantor ini,” ujar Yanto.

Pada 29 Desember 2009, BPN Sumatera Selatan menyatakan hak guna usaha PTPN VII di Ogan Ilir seluas 4.881,24 hektare dengan izin prinsip 20 ribu hektar. ”HGU mereka tidak lebih dari 5 ribu hektar. Kenapa yang diserobot mencapai ribuan hektar,” kata Yanto.

BPN Sumatera Selatan belum memproses sisa izin prinsip hak guna usaha PTPN VII karena belum menerima klaim dari masyarakat. Pada Juni 2012, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Eddy Yusuf mengeluarkan surat yang meminta hak guna usaha PTPN VII dievaluasi. Dia meminta lahan yang belum masuk dalam wilayah HGU dikembalikan ke masyarakat. ”Maunya pemerintah sebenarnya seperti apa?” ujar Yanto. 

sumber : vhrmedia.com

Artikel Terkait:

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected