WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Rabu, Juli 18, 2012

Segera Bentuk Tim Bersama Kasus Cinta Manis

BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah didesak segera membentuk tim bersama untuk menuntaskan akar persoalan sengketa lahan di Sumatera Selatan. Tanpa penuntasan akar masalah, dikhawatirkan bentrokan akan kembali terulang.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menuturkan, bentrokan antara petani dan pekerja PT Perkebunan Nusantara di Cinta Manis, Sumatera Selatan, amat mengejutkan.

Bentrokan pada Selasa (17/7/2012) kemarin mementahkan pertemuan sejumlah pihak sehari sebelumnya. "Pemangku kepentingan dalam persoalan itu sudah bertemu. Kenapa setelah pertemuan malah ada bentrok," ujarnya kepada Kompas, Rabu (18/7/2012).

Agar tidak terulang, harus segera dibentuk tim dengan unsur PTPN, Kementerian BUMN, dan perwakilan masyarakat Cinta Manis. Tim itu antara lain harus segera membahas tuntutan warga terkait lahan. "Tim bisa memverifikasi dokumen warga dan dokumen PTPN. Dapat pula dilakukan pengukuran ulang," ujarnya.

Langkah itu dinilai sebagai jalan tengah atas konflik itu. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda Kementerian BUMN dan PTPN sepakat mengambil jalan tengah itu.



Artikel Terkait:

1 komentar:

Anonim mengatakan...

saya agak pesimis dengan keberhasilan perjuangan warga GPPB. Menghadapi BUMN sama saja menghadapi kepentingan pemerintah, ribet, berlarut-larut, akhirnya akan reda sendiri. Kalau lihat tuntutan GPPB saya rasa mreka mengharapkan win-loss bukan win-win. Yang mereka harapkan dapet tanah, tanpa kompromi! Begitu pula pemerintah. Penghapusan aset negara bukan urusan yang simple, apalagi ini aset produktif.