Dikdik Janji Usut Penembakan

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan saat jumpa pers terkait peristiwa bentrok Brimob dengan warga Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan di Jakarta, kemarin.

INDERALAYA– Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansyur berjanji mengusut tuntas kasus tewasnya Angga Prima, 13, yang diduga tertembak oknum Brimob dalam konflik sengketa lahan PTPN VII. “Saat ini petugas masih bekerja, dan mudah-mudahan hasil labfor dapat diketahui dalam waktu dekat ini, sehingga kasus penembakan bisa terungkap. Kami sendiri belum bisa memastikan (siapa pelaku penembakan), masih tunggu hasil identifikasi, biar jelas semuanya,” katanya saat memimpin langsung rekonstruksi kasus tersebut di tempat kejadian perkara (TKP),kemarin.

Untuk diketahui, awalnya ratusan warga menolak kedatangan polisi yang hendak melakukan rekonstruksi di desa mereka. Warga hanya memperbolehkan sejumlah polisi saja yang bisa masuk ke desa tersebut, dalam hal ini Kapolda,Kapolres dan tim labfor. Itu pun setelah melalui negosiasi alot dengan warga dan kades setempat. Pantauan SINDO di lapangan, tim forensik yang berjumlah lima orang langsung bekerja dikerumuni warga.

Ratusan warga menunjukkan bekas- bekas tembakan peluru, serta ceceran darah yang masih ada di TKP. Sebagian besar warga mengaku sangat trauma dan kecewa, atas perlakuan aparat yang telah menembaki warga.Warga hanya berharap,Kapolda dapat kooperatif dan tidak melindungi anak buahnya yang menembaki warga sampai tewas.“Hati kami ini sudah terpukul,kami dianggap seperti binatang ditembaki seenaknya saja.

Tidak ada lagi tempat kami untuk mengadu selain kepada Tuhan,”kata salah satu warga,Parno. Sementara Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir Arhandi Thabrani menyatakan akan membentuk tim panitia khusus (pansus) investigasi atas kasus ini. “Kami juga minta warga dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat menyebabkan tindakan yang menjurus ke anarkistis,”kata dia.

Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAID) Palembang Adi Sangadi mengatakan, bentrok tersebut merupakan sajian secara nyata layaknya perang, sehingga diyakini menimbulkan trauma mendalam di masyarakat terutama anak-anak. “Psikologis anak-anak di sana terang saja terganggu. Mereka memiliki ketakutan yang luar biasa dengan aparat kepolisian.Suasana yang mencekam seperti perang selalu ada di pikiran setiap anakanak di sana.

Memang, bukan tanggung jawab kami untuk menyuruh mundur para anggota brimob atau Polri.Namun, sebaiknya anggota Polri bisa menghargai psikologis seorang anak, dan jangan berada di dalam kawasan desa, kasihan anak-anak di sana,”katanya. Adi menyatakan, anakanak yang menjadi saksi bentrok tersebut pastinya harus diberikan pemulihan secara mental dan kejiwaan. Semua elemen terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk peka melihat permasalahan ini.

Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, dirinya khawatir akan ada Angga-Angga lainnya yang menjadi korban. Ia kembali menegaskan, agar institusi Polri sadar akan peran dan fungsinya,yakni melayani mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan malah sebaliknya menjadi masyarakat sebagai musuh. “Apabila memang ada kekeliruan di sana,kenapa tidak diturunkan intelijen saja.

Dan apabila benar ada yang mencuri pupuk,kenapa tidak yang diturunkan polisi senior yang memiliki kecakapan untuk negosiasi dan sebagainya,” pungkasnya. Sementara itu, dukungan solidaritas dari kalangan mahasiswaatas kasus ini juga makin meluas, salah satunya organisasi mahasiswa Front Mahasiswa Nasional (FMN) di Palembang.

Mereka membuka posko solidaritas mahasiswa di sektariat FMN, sekaligus penggalangan dana bantuan pada korban penembakan. Sementara FMN di Kota Lampung dan Jambi, juga menggelar kegiatan serupa.“ Aksi ini digelar serentak oleh anggota FMN di beberapa kota. Aksi selama tiga hari di Lampung, dan di Palembang ada posko diskusi bersama,” ujar Ketua FMN Palembang Andi Rizaldi kemarin.

Andi juga menyesalkan salah satu korban penembakan yang dilakukan aparat kepolisian merupakan anak-anak. Kasus ini sekaligus menjadi contoh tidak adanya rasa aman bagi warga desa yang mengalami konflik agraria.“Seharusnya, warga sipil terutama anakanak lebih dilindungi. Kami menuntut pihak kepolisian bertanggungjawab,”tukas dia.

Pemerintah Ingkar

Dari Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) dalam siaran persnya menyatakan, insiden berdarah ini terjadi akibat lambannya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Maraknya konflik agraria yang selalu disertai pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian/ TNI sepanjang pemerintahan Presiden SBY ini, dikarenakan pemerintah masih menggunakan cara-cara barbar dan primitif dalam mengatasi konflik agraria.

Padahal,cara-cara pendekatan kekuatan represif aparat keamanan seperti yang sering digunakan pada masa Orde Baru,sudah terbukti gagal dan bahkan akan meningkatkan eskalasi konflik agraria semakin masif. Tingginya tingkat konflik agraria di masa pemerintahan Presiden SBY ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Presiden SBY telah mengingkari janjinya untuk melaksanakan reforma agraria atau pembaruan agraria sebagaimana yang dijanjikan sejak awal berkuasa.

Selain itu, Presiden yang seharusnya bertanggungjawab untuk memimpin langsung penyelesaian konflik agraria justru lepas tangan dan menyerahkan penyelesaian konflik agraria melalui sebuah Tim,TPGF,dan sejenisnya. “Padahal, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, sudah memerintahkan penyelesaian konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa-masa yang akan datang,” kata Ketua DPN-Repdem Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada.

Sidik juga menuntut, Mabes TNI/Mabes Polri untuk menindak tegas aparat TNI/Polri yang melakukan kekerasan dalam konflik agraria,serta segera menarik semua pasukan dari kawasan konflik agraria. Dia pun mendesak Presiden SBY segera menyelesaikan konflik agraria dengan membentuk komite penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus segera membentuk lembaga pengadilan yang bersifat khusus untuk menangani perselisihan konflik agraria.

Polda Belum Tetapkan Tersangka

Hingga kemarin malam penyidik Polda Sumsel tampaknya belum berani menyimpulkan siapa oknum Brimob yang menembak mati Angga Prima, 13,warga Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten OI.”Tim masih bekerja di lapangan untuk mencari barang-bukti (BB) baru, guna mengungkap penyebab tewasnya korban Angga, apakah benar terkena peluru atau bukan.

Nah untuk menyimpulkan itu butuh proses dan waktu sesuai prosedur berlaku,tidak bisa cepat menyimpulkan, nanti salah,” kata Pjs Kabid Humas Polda Sumsel AKBP R Djarod Padakova, kemarin. Perwira melati dua ini kembali meminta masyarakat dan media untuk bersabar, karena jika salah menyimpulkan tanpa hasil penyelidikan di lapangan dengan didukung bukti yang kuat, akan menjadi masalah baru. ”Yang jelas,kalau sudah ada kesimpulan resmi, kita akan beritahu hasilnya kepada teman-teman media cetak dan elektronik,”janjinya.

Disinggung bagaimana perkembangan proses penyidikan terhadap para anggota yang ada di lapangan saat terjadinya bentrok dengan warga, Djarod mengatakan, saat ini semua anggota yang berada di TKP saat kejadian, termasuk anggota Brimob sedang dimintai keterangan secara intensif oleh anggota Bidang Propam Polda Sumsel

Artikel Terkait: