Jurnas.com | KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Ifdhal Kasim, menegaskan, komisinya akan menjadi mediator
sekaligus melakukan investigasi terkait masalah sengketa lahan di
Kecamatan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, antara warga dan PT Perkebunan
Nusantara VII.
Ia menjelaskan, sebelumnya, warga Ogan Ilir sudah
mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 16
Juli lalu. "Tapi ga ada jawaban positif dari kementerian," kata Ifdhal kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (29/7).
Ia
menilai, semestinya, Kementerian BUMN menjawab apa yang sudah
diresahkan warga. Namun nyatanya, pihak Kementerian BUMN justru
melimpahkan masalah tersebut ke pundak Polri. " Polri tidak menjawab
akan masalah tersebut. Dia hanya menjawab kalau warga bertindak anarkis,
padahal PTPN sendiri merupakan perusahaan perkebunan milik negara,
"katanya.
Ifdhal berpendapat, sebaiiknya jangan sampai menunggu
warga bertindak anarkis. "Jangan sampai menunggu warga marah dulu baru
polisi bertindak anarkis. Kemudian, ada alasan baru bagi polisi untuk
bertindak. Ini tidak adil buat warga," katanya.
Karena itu,
lanjut Ifdal, Komnas HAM akan mengupayakan mediasi. "Komnas HAM akan
mencoba mengajak pihak PTPN dan warga untuk mencari win win solution. Jadi, diharapkan warga tidak dikeluarkan dari tanah yang di klaim oleh PTPN," kata Ifdhal.
Dalam mencari win-win solution
dengan jalur mediasi, menurut Ifdhal, pemerintah setempat juga harus
mengambil tanggung jawab untuk memfasilitasi antara warga dengan PTPN.
"Kami juga mengupayakan adanya dialog. Selain itu, juga menginvistigasi
peritiwa penembakan itu," ujar Ifdhal.
Dengan begitu, Komnas HAM
mau tidak mau memainkan dua peran sekaligus, seperti mediasi yang
berkenan dengan tertembaknya anak 12 tahun. "Karenanya, kami juga ingin
memastikan adanya proses terhadap orang yang melakukan penembakan itu
dan harus ada upaya hukum," ujarnya.
Artikel Terkait:
- Penanganan Konflik Agraria: Wakapolri Janji Copot Kapolda Atau Kapolres yang "Nakal"
- Penangkapan Aktivis & Kriminalisasi Petani "Tutupi" Masalah Utama Konflik Agraria Cinta Manis
- Ratusan Petani Demo Mapolda Sumsel
- Serikat Petani Sumsel Desak Polda Bebaskan Anggotanya
- Ribuan polisi Ogan ilir tangkap dan aniaya Petani saat sedang Peringati Maulid Nabi
- Petani Bentrok di PTPN VII Cinta Manis Sumsel
- Sumsel Darurat Bencana Asap; Cabut Izin dan Pidanakan Perusahaan Pembakar Hutan dan atau Lahan di Sumatera Selatan
- Nyawa Angga dibayar dengan Teguran Tertulis
- Sprin Kapolres OI Dipersoalkan-Sidang Disiplin Kasus Penembakan Warga Limbang Jaya
- Enam Perwira Diadili dalam Kasus Ogan Ilir
- Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
- 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
- Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
- WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
- Petani Desak Cabut HGU Sawit
- Tuntut Kesetaraan Hukum
- Stop Penangkapan Petani
- Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
- Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
- HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar