Tim gabungan pencari fakta perlu dibentuk seperti dalam kasus Mesuji.
KOMISI untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta penghentian penggunaan kekuatan senjata dalam menyelesaikan sengketa lahan seperti yang terjadi di desa Limbang Jaya Kecamatan Ogan Ilir Sumatera Selatan.
Berdasar data KontraS, peristiwa tersebut mengakibatkan Angga bin Darmawan (12) meninggal akibat luka di kepala pada Jumat (27/7). Selain itu, empat orang mengalami luka tembak dengan kondisi kritis. Mereka adalah Jessica (perempuan, 16 tahun, cucu dari anggota DPRD Ogan Ilir), Dud binti Juning (perempuan, 30 tahun), Rusman bin Alimin (laki-laki, belum diketahui umurnya), dan satu lagi belum diketahui namanya.
"Komnas HAM dan Ombudsman RI harus segera melakukan investigasi atas rangkaian tindak kekerasan di Ogan Ilir ini," ucap Koordinator KontraS Haris Azhar, Sabtu (28/7).
Mengutip catatan Walhi Sumatera Selatan dan pemantauan yang dilakukan KontraS, Haris menyebut bahwa aksi kekerasan terhadap masyarakat yang berkonflik dengan PTPN VII ini dimulai sejak 17 Juli 2012. "Hingga kini sembilan warga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumatera Selatan," kata Haris.
Insiden kekerasan ini adalah buntut dari sengketa lahan antara warga 22 Desa di sekitar PTPN VII Cinta Manis terkait dengan pengambilalihan lahan usaha masyarakat sekitar. "Kami menyangkan peristiwa ini terjadi hanya dua hari setelah Presiden SBY menyatakan akan membentuk tim penyelesaian sengketa agraria. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Presiden SBY diabaikan oleh polisi yang berhadapan dengan masyarakat di Ogan Ilir."
Menteri BUMN diminta mengkaji permasalahan pertanahan yang dimiliki oleh PT Perkebunan Negara (PTPN) di Indonesia. Hal itu penting dilakukan sebagai titik masuk penyelesaian konflik pertanahan di lingkup BUMN, khususnya PTPN.
"Menteri BUMN sudah seharusnya melakukan pengkajian guna penyelesaian permasalahan pertanahan PT PN yang bisa jadi masukan bagi presiden dalam penyelesaian konflik pertanahan di lingkup BUMN khususnya PTPN," ujar Ketua IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Gunawan, kepadaJurnal Nasional, Sabtu (28/7).
Gunawan sangat menyayangkan insiden yang melibatkan BUMN, yang seharusnya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. "PTPN gagal mewujudkan BUMN untuk mengelola kekayaan alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujarnya.
Gunawan mendesak pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) seperti dalam kasus Mesuji beberapa waktu lalu. Ia juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Penyelesaian itu, katanya, harus seiring dengan realisasi pembaruan agraria, sehingga keadilan agraria bisa terwujud.
"Keadilan agraria itu membawa dampak pada dikuranginya potensi konflik agraria dan pemulihan hak-hak petani korban,"ujarnya. ‘‘
Yang juga penting dilakukan, tambah Gunawan, adalah mengembangkan dialog ketika muncul sebuah masalah. "Dialog harus terus dikembangkan guna mengupayakan penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria dan mediasi konflik agraria harus tidak mengenal katadead locksehingga meminimalisir penggunaan kekerasan sebagai solusi," ujarnya.
Propam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan akan membentuk tim untuk memintai keterangan terhadap anggotanya yang mengeluarkan tembakan terkait insiden bentrok antara warga Desa Limbangan Jaya,Kabupaten Ogan Ilir dengan kepolisian.
"Apabila nanti terbukti ada anggota dalam melaksanakan tugas menyalahi prosedur akan diambil tindakan tegas sesuai proses hukum yang berlaku " kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan (Sumsel) AKBP Djarod P dalam penjelasannya kepada wartawan, Jumat malam (27/7).
Artikel Terkait:
ogan ilir
- Penanganan Konflik Agraria: Wakapolri Janji Copot Kapolda Atau Kapolres yang "Nakal"
- Penangkapan Aktivis & Kriminalisasi Petani "Tutupi" Masalah Utama Konflik Agraria Cinta Manis
- Ratusan Petani Demo Mapolda Sumsel
- Serikat Petani Sumsel Desak Polda Bebaskan Anggotanya
- Ribuan polisi Ogan ilir tangkap dan aniaya Petani saat sedang Peringati Maulid Nabi
- Petani Bentrok di PTPN VII Cinta Manis Sumsel
- Sumsel Darurat Bencana Asap; Cabut Izin dan Pidanakan Perusahaan Pembakar Hutan dan atau Lahan di Sumatera Selatan
- Nyawa Angga dibayar dengan Teguran Tertulis
- Sprin Kapolres OI Dipersoalkan-Sidang Disiplin Kasus Penembakan Warga Limbang Jaya
- Enam Perwira Diadili dalam Kasus Ogan Ilir
agraria 2012
- Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
- 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
- Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
- WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
- Petani Desak Cabut HGU Sawit
- Tuntut Kesetaraan Hukum
- Stop Penangkapan Petani
- Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
- Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
- HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar