PALEMBANG - Kasus penembakan yang memakan
korban jiwa terkait sengketa lahan di PTPN VII, mendapat perhatian
khusus dari banyak kalangan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera
Selatan (Sumsel) mengecam aksi aparat kepolisian dalam insiden tersebut.
Direktur WALHI Sumsel, Anwar Sadat menegaskan, kejadian penembakan terhadap warga menunjukan kegagalan institusi kepolisian dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut sengketa lahan. Pihaknya juga menyoroti pihak PTPN VII yang seakan membiarkan masalah sengketa lahan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang konkret
"Sikap kekerasan yang dipertontonkan kepolisian sudah keterlaluan dan tidak menjalankan mandat Pancasila. Kami menuntut untuk Presiden harus segera memecat jajaran petinggi kepolisian terutama Kapolres Ogan Ilir dan bila perlu Kapolda Sumsel karena telah gagal menjalankan tugas," tegas Anwar, Jumat (27/7/2012).
Selain itu, Walhi juga menuntut PTPN VII juga harus dibubarkan dengan cara mencabut HGU tanah seluas 6.500 hektar dan segera mendistribusikan lahan tersebut kepada warga. Pembiaran masalah sengketa lahan ini menjadi pemicu terjadinya beberap kerusuhan yang berujung penembakan aparat terhadap warga.
"Korban jiwa dan korban luka akibat penembakan sudah berjatuhan. Usut tuntas kejadian pembantaian warga ini karena sudah melanggar perlindungan terhadap anak dan perempuan di wilayah konflik sesuai UU 23 tahun 2002 tenang perlindungan anak di wilayah konflik," tegasnya.
Direktur WALHI Sumsel, Anwar Sadat menegaskan, kejadian penembakan terhadap warga menunjukan kegagalan institusi kepolisian dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut sengketa lahan. Pihaknya juga menyoroti pihak PTPN VII yang seakan membiarkan masalah sengketa lahan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang konkret
"Sikap kekerasan yang dipertontonkan kepolisian sudah keterlaluan dan tidak menjalankan mandat Pancasila. Kami menuntut untuk Presiden harus segera memecat jajaran petinggi kepolisian terutama Kapolres Ogan Ilir dan bila perlu Kapolda Sumsel karena telah gagal menjalankan tugas," tegas Anwar, Jumat (27/7/2012).
Selain itu, Walhi juga menuntut PTPN VII juga harus dibubarkan dengan cara mencabut HGU tanah seluas 6.500 hektar dan segera mendistribusikan lahan tersebut kepada warga. Pembiaran masalah sengketa lahan ini menjadi pemicu terjadinya beberap kerusuhan yang berujung penembakan aparat terhadap warga.
"Korban jiwa dan korban luka akibat penembakan sudah berjatuhan. Usut tuntas kejadian pembantaian warga ini karena sudah melanggar perlindungan terhadap anak dan perempuan di wilayah konflik sesuai UU 23 tahun 2002 tenang perlindungan anak di wilayah konflik," tegasnya.
Sumber : Okezone.com
Artikel Terkait:
agraria 2012
- Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
- 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
- Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
- WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
- Petani Desak Cabut HGU Sawit
- Tuntut Kesetaraan Hukum
- Stop Penangkapan Petani
- Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
- Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
- HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar