"Polisi Terlalu Gampang Diperalat oleh Pengusaha"

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap pihak aparat kepolisian yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Jumat, 27 Juli kemarin. Bentrok tersebut dipicu oleh sengketa lahan antara warga setempat dengan PTPN VII Cinta Manis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium IPW Neta S Pane berpendapat bahwa kemungkinan besar aparat kepolisian menerima suap dari pihak perusahaan.

“Jadi ini kan kasus yang berulang-ulang. Ini menunjukan bahwa polisi masih terlalu gampang diperalat oleh pengusaha. Padahal polisi itu dibiayai oleh masyarakat,” jelasnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (28/07/2012).

“Jadi belakangan ini polisi terlalu gampang oleh perusahaan untuk menzalimi masyarakat. Yang disuap pejabat atasan yang kemudian melepaskan anak buahnya di lapangan,” sambungnya.

Neta berharap agar Komnas HAM dan Kompolnas mampu mengusut adanya dugaan suap dalam tubuh kepolisian terkasit kasus tersebut. Selain itu, dia juga mendesak agar Kompolnas menelusuri latar belakang keterlibatan Brimob dalam bentrok yang menelan korban jiwa tersebut.

“Harus dicari juga turunnya Brimob itu mendapat biaya operasional dari PTP. Kalau terjadi biaya operasional, bisa terjadi suap. Sebenarnya perlu tim independen, Komnas HAM dan Kompolnas untuk menelusuri bantuan itu. Kalau itu ada pejabat pemberi biaya itu harus dibawa ke pengadilan,” paparnya.

Selain membentuk tim independen, lanjut Neta, Kapolri juga harus melakukan penyikapan dengan cara memberikan peruingatan kepada Kapolda setempat. Sebab, dalam peristiwa Kapolda Sumatra Selatan terkesan sangat lunak untuk menerjunkan personilnya untuk menghadapi masyarakat.

“Selain mengusut siapa yang melakukan penembakan adalah yang perlu dibawa ke pengadilan adalah komandan Brimob yang memimpin dan Kasad Brimob Sumsel karena melepas anggotanya cawe-cawe. Polri juga segera menegur Kapolda Sumsel. Karena membiarkan Brimob melakukan penyerbuan,” ungkapnya.

Artikel Terkait:

agraria 2012

• Anwar Sadat Teteskan Air Mata Saat Membacakan Pledoi
• 2014, Produksi Padi di OKI DiprediksiTerancam Menurun
• Masyarakat Tolak HGU Perusahaan
• WALHI Sumsel Desak Pangdam II Sriwijaya Tarik Pasukan dari Rengas
• Petani Desak Cabut HGU Sawit
• Tuntut Kesetaraan Hukum
• Stop Penangkapan Petani
• Walhi: bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
• Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan
• HARI TANI NASIONAL: Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected